jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin menyatakan, musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bukanlah satu-satunya solusi bagi partainya untuk memilih ketua umum baru setelah Setya Novanto terjerat kasus hukum. Menurutnya, munaslub bukan keharusan meski sudah semua dewan pimpinan daerah (DPD) I Golkar menyetujui penyelenggaraannya.
"Jadi munaslub dapat dilakukan, tapi bukan merupakan keharusan,” ujar Azis sesaat sebelum mengikuti rapat pleno DPP Golkar di Kantor Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12) malam.
BACA JUGA: KPK: Masyarakat Bisa Menilai Siapa yang Mengulur Waktu
Pandangan senada juga dikemukakan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid. Mantan ketua umum PSSI itu mengatakan, jadi atau tidaknya munaslub tergantung pada keputusan rapat pleno.
"Tergantung rapat pleno DPP. Tidak ada kegentingan memaksa, DPP berjalan, kan ada ketua harian dan koordinator bidang. DPP Golkar saya nyatakan tak dalam keadaan genting," ucapnya.
BACA JUGA: Ungguli Raja Salman, Setya Novanto Dikalahkan Pengabdi Setan
Nurdin menambahkan, justru lebih baik bagi Golkar untuk mengakselerasi kinerjanya daripada sekadar menggelar munaslub. Apalagi, pergantian ketua umum juga dimungkinkan lewat mekanisme selain munaslub.
"Memang tidak ada pilihan yang tepat selain munaslub, tapi bisa juga ada pergantian ketum tanpa munaslub. Bagi saya pergantian ketum adalah sesuatu hal yang mutlak. Bisa saja ada caranya kalau DPP berkehendak, ya Pak Airlangga (Airlangga Hartarto, red) jadi ketum," pungkas Nurdin.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Strategi KPK di Sidang Paperadilan Bikin Kubu Setnov Pasrah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuasa Hukum Setnov: Sidang Praperadilan Jalan Terus
Redaktur & Reporter : Ken Girsang