jpnn.com - BELUM genap setahun menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan, Anies R. Baswedan bertekad menjadikan sekolah sebagai taman subur untuk tumbuhnya budi pekerti yang luhur.
Tidak perlu lama, impian besar itu diwujudkan mulai Senin (27/7), hari dimulainya tahun pelajaran 2015–2016. Apa yang sudah disiapkan? Berikut wawancara dengan Anies.
BACA JUGA: Warga Papua Haram Bakar Rumah Ibadah
Mengapa urusan budi pekerti sampai diwajibkan dan diatur dalam peraturan menteri?
Tujuan pendidikan adalah membentuk karakter budi luhur. Karakter budi luhur terdiri atas moral dan kinerja. Moral berwujud jujur, kesopanan, beriman, dan sejenisnya. Kinerja berwujud tangguh, tuntas, pantang menyerah, rajin, dan berpengetahuan. Antara budi pekerti dan ilmu pengetahuan jangan dipisahkan.
BACA JUGA: Bisa Saja Asing Terlibat
Budi pekerti bukan urusan moral saja. Keduanya harus disatukan karena sama-sama tujuan pendidikan. Tentu kita tidak ingin ada siswa yang jujur, tetapi tidak berpengetahuan. Jadi, gerakan penumbuhan budi pekerti ini bukan sekadar karena ada masalah, tetapi memang sesuatu yang harus dijalankan.
Apa yang ingin dicapai dengan gerakan ini?
BACA JUGA: OC Tutup Kantor, Profesi Advokat Dibuat Kehilangan
Kami akan menumbuhkan budi pekerti seluruh warga sekolah. Terdiri atas 57 juta siswa dan 3 jutaan guru. Jadi, total ada 60 juta penduduk Indonesia atau 24 persen dari total populasi yang berbudi pekerti. Ini sungguh luar biasa. Jadi, pembangunan dunia pendidikan ini juga menjadi kunci membangun masyarakat.
Apa yang akan didapat siswa?
Sekarang ada lebih dari 400 ribu rombongan belajar (kelas). Ambil contoh kewajiban siswa memimpin doa atau menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bergantian. Artinya, setiap hari ada pelatihan dan pembiasaan menjadi pemimpin bagi 400 ribu anak. Itu sangat masif dan dampaknya akan luar biasa kelak.
Contoh lain adalah menghidupkan kembali piket membersihkan kelas secara beregu dan digilir sesuai dengan jadwal. Jika piket itu dihidupkan kembali, sekolah sudah tidak memerlukan petugas cleaning service.
Kemudian, siswa juga diberi porsi untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri. Caranya, memberikan kesempatan membaca buku di luar buku pelajaran sebelum jam pelajaran dimulai. Bukunya terserah. Baca novel silakan.
Ada kekhawatiran sebagian guru bahwa jam belajar akan terpangkas oleh kegiatan-kegiatan penumbuhan budi pekerti itu?
Kegiatan membaca buku dilaksanakan selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi, tidak memakan jam pelajaran. Kemudian, waktu untuk berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu lainnya mungkin 3–5 menit. Saya rasa kok tidak akan sampai mengganggu jam belajar.
Apa yang menginspirasi gerakan penumbuhan budi pekerti ini?
Ini didapat dari kombinasi praktik-praktik di banyak tempat (negara). Juga, sudah digodok lama dan dari pengalaman masa lalu kami. Harus diseriusi untuk dijalankan. Tentu, kami tidak asal copas (copy paste), tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Di Malaysia saja, setiap hari seluruh siswa menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Begitu pula di Jepang, penumbuhan rasa cinta kepada negaranya sangat kuat.
Apa tantangan terberat gerakan ini?
Penumbuhan budi pekerti ini tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk warga sekolah, termasuk guru hingga kepala sekolah. Tantangannya nanti adalah menjadikan guru dan kepala sekolah sebagai teladan bagi siswa-siswanya.
Guru dan kepala sekolah harus disiplin ketika ingin menumbuhkan sikap disiplin siswa. Guru dan kepala sekolah tidak bolos supaya siswa-siswanya juga tidak bolos. Intinya, budi pekerti seluruh warga sekolah harus tumbuh semua.
Kalau yakin sangat penting, mengapa gerakan budi pekerti bersifat nonkurikuler? Mengapa tidak dimasukkan dalam kurikulum?
Jangan semua masuk ke kurikulum. Nanti penuh sesak. Saya optimistis kegiatan-kegiatan penumbuhan budi pekerti akan disambut positif oleh warga sekolah dan orang tua siswa. Sebab, prinsipnya, semua orang ingin memiliki budi pekerti yang baik.
Jika ada yang membangkang, bagaimana? Misalnya, kepala sekolah tidak mau menjalankan upacara bendera?
Ya jangan jadi kepala sekolah. Kalau ada orang yang mengatakan, ’’Saya tidak mau menghormati bendera (upacara bendera),’’ silakan. Itu keyakinan dia. Tetapi, jangan berada di sekolah kita. Jika ada sekolah swasta yang tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka penumbuhan budi pekerti, akan kami review perizinannya. Aturan ini hanya dikecualikan untuk sekolah-sekolah diplomatik yang diselenggarakan kedutaan besar negara-negara sahabat.
Mewajibkan upacara bendera, apakah tidak khawatir dicap menghidupkan kembali kebiasaan era Orde Baru?
Upacara bendera itu sangat baik untuk dilaksanakan. Bagi siswa yang menjadi petugas secara bergiliran, mereka akan membiasakan diri menjadi pemimpin dan menjalankan tanggung jawab. Bagi kepala sekolah, upacara bendera setiap Senin itu menjadi seperti brifing akbar dengan seluruh warga sekolah.
Karena itu, diperlukan upacara bendera setiap Senin. Kepala sekolah yang menjadi pembina upacara bisa menyampaikan agenda-agenda sekolah dalam sepekan ke depan dan informasi-informasi lain.
Pada hari pertama masuk sekolah (Senin, 27/7), sekolah bakal ramai karena orang tua ikut mengantar. Apakah memang diwajibkan?
Prinsipnya, kami memang mewajibkan. Tujuannya, menyampaikan visi-misi sekolah, aturan-aturan kedisiplinan, materi pelajaran, serta target belajar siswa. Namun, Kemendikbud tidak memaksakan kedatangan orang tua itu harus pada hari pertama semua. Kemendikbud juga tidak mengharuskan hanya satu kali. Pertemuan orang tua di sekolah bisa berkali-kali sesuai dengan kebutuhan.
Intinya, harus terbangun komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua siswa. Selain itu, hal tersebut menjadi alat deteksi jika ada masalah yang serius di keluarga. Kalau ada komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua siswa, kasus di Bali itu (pembunuhan Engeline, Red) bisa dicegah. (wan/c5/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada yang Tak Suka TNI-Polri Kompak
Redaktur : Tim Redaksi