Badjoeri Akhirnya Dinonaktifkan

JAKARTA - Gubenur DKI Jakarta Fauzi Bowo akhirnya menonaktifkan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Harianto BadjoeriLangkah itu diambil sebagai buntut insiden berdarah dalam penertiban bangunan di lokasi makam Habib Hassan bin Muhammad Al Haddad alias Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, Rabu lalu (14/4)

BACA JUGA: Mbah Priok Digusur, Tanjungpriok Berdarah

 
"Untuk memudahkan pengusutan ini, saya putuskan untuk memberhentikan sementara kepala Satpol PP dari tugas dan semua operasi," ujar Fauzi Bowo dalam Rapat Paripurna Interpelasi DPRD DKI kemarin (16/4).
 
Dalam rapat paripurna itu, Foke --panggilan akrab Fauzi Bowo-- dicecar banyak pertanyaan terkait insiden berdarah tersebutDewan juga mempersoalkan kinerja Satpol PP

BACA JUGA: Seleksi CPNS akan Gunakan Sistem Komputer Accept

Dewan menilai mereka lebih mengedepankan kekerasan fisik saat melakukan penertibanKarena itu, banyak anggota DPRD menuntut agar Harianto Badjoeri mundur

BACA JUGA: Bupati Boven Digoel jadi Tahanan KPK

?
 
Rapat paripurna digelar sejak pukul 15.30Dari 94 anggota dewan, hampir 90 persen hadirHampir semua di antara delapan fraksi mempertanyakan keburukan kinerja Satpol PP dan alas an Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban
 
:TERKAIT Karena banyaknya pertanyaan angggota DPRD DKI Jakarta, Foke tidak  bisa langsung menjawabDia minta kepada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Ferrial Sofyan itu agar rapat paripurna ditunda 1,5 jam"Dengan segala hormat, saya minta waktu kepada pimpinan sidang dan anggota dewan terhormat untuk merumuskan secara rinci jawaban yang akan saya berikan terhadap semua pertanyaan," ujar Foke.
 
Rapat akhirnya mengabulkan permohonan gubernur dan ditutup pukul ?17.30Rapat dilanjutkan kembali pukul 19:00.  Selain menanyakan kronologi kerusuhan, anggota dewan juga bertanya tentang dasar hukum penertibanMereka juga meminta pertanggungjawaban Pemprov DKI dan meminta Satpol PP dievaluasi agar tidak melakukan kekerasanAda pula yang menanyakan rumor bahwa Pemprov DKI menerima anggaran Rp 11 miliar dari PT Pelindo untuk biaya penertiban.
 
Saat memberikan jawaban, Foke menyatakan setuju dengan evaluasi kembali rekrutmen anggota Satpol PPTermasuk, memberikan pelatihan psikologi agar dalam Sat Pol PP lebih mengedepankan dialog saat penertibanUntuk memudahkan pengusutan itu pula, Foke membuat kebijakan untuk menonaktifkan Harianto Badjoeri sebagai Kepala Dinas Satpol PP.
 
Sampai kapan penonaktifan Harianto itu? Foke pun menjawab sampai penelusuran kasus selesai dilakukanBahkan Foke pun akan menyiapkan petugas pelaksana harian (Plh)"Untuk Plh, belum saya tunjukYang jelas, untuk kepentingan pekerjaan, saya akan menunjuk secepatnya," janjinya

Terkait jumlah kerugian akibat kerusuhan itu, Foke menuturkan bahwa Pemprov DKI menaksir kurang lebih Rp 22 miliar(pes/dwi)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Setor Laporan Keuangan, Tak Dievaluasi