JAKARTA - Hasil evalusi kinerja pemerintah daerah (pemda) pada 2007 dan 2008, mayoritas mendapatkan penilaian baikKartiko Purnomo, Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Kementerian Dalam Negeri, merinci, untuk tahun 2007, hasil evaluasi kinerja untuk 33 provinsi, yang mendapat skor tinggi 20 provinsi, rendah 3 provinsi, tidak ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga tak bisa dievaluasi 10 provinsi
BACA JUGA: Penerimaan CPNS Distop, Jumlah Honorer Membludak
Sementara, untuk kabupaten, 9 pemda mendapat skor sangat tinggi, 133 tinggi, 105 sedang, 54 rendah, dan 98 tidak dapat dievaluasi karena tanpa LKPD
Sementara, untuk tahun 2008, hasil evaluasi kinerja yang masih bersifat sementara, untuk provinsi, 3 sangat tinggi, 25 tinggi, 5 sedang
BACA JUGA: MK Segera Putus soal Pejabat Struktural di Pilkada
Untuk tingkat provinsi ini tidak ada yang mendapat skor burukMasih evaluasi 2008, untuk tingkat kabupaten, 9 sangat tinggi, 286 tinggi, 49 sedang, 9 rendah, dan 3 tidak dapat dievaluasi
BACA JUGA: Dibantah, Susno Terima Sogokan dari SJ
Sedangkan untuk kota, 11 sangat tinggi, 67 tinggi, 5 sedang, 3 rendah, dan 1 tidak dapat dievaluasiHanya saja, Kartiko tidak memerinci daerah-daerah mana saja yang mendapat skor tertinggi dan terendah.Kartiko menjelaskan, dengan masih adanya pemda yang belum bisa dievaluasi karena tidak menyerahkan LKPD, hal ini jelas tidak memuaskanPasalnya, hasil evaluasi kinerja bisa untuk melihat apakah pemda sudah mengemban tugasnya dengan baik atau tidak“Semoga, tahun ketiga (2009) hasil evaluasi kinerja bisa dipublikasikan dan yang berkinerja baik diberi reward,” kata Kartiko.
Pembicara lain dalam diskusi itu adalah anggota DPD asal Gorontalo Elnino M Husein Mohi dan peneliti Partnership for Governance Reforms in Indonesia Abdul Malik GismarMalik mengakui, pengukuran kinerja pemerintah daerah sangat sulit karena variabelnya sangat banyakDia juga berharap masyarakat punya peran mendorong pemda untuk berlaku akuntabel dan transparan.
Dikatakan Malik, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum bisa menjelaskan secara pasti kinerja pemdaDia memberi contoh GorontaloHasil audit (BPK) tahun 2007 mencatat Gorontalo sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang laporan keuangannya cleanTetapi, alokasi anggaran untuk sektor pendidikannya hanya urutan ke-32“Termasuk yang paling kecil,” ujar MalikLaporan keuangan Sumatera Barat pun akuntabel dan transparan tetapi alokasi anggarannya rendah untuk sektor-sektor tertentu.
Elnino mengamini pernyataan MalikIa mengkhawatirkan pemerintah daerah hanya berorientasi kepada masalah laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, tetapi alokasi anggarannya rendah untuk sektor-sektor tertentu“Misalnya, Gorontalo ituLaporan keuangannya baik, tetapi alokasi anggarannya tidak besar,” ujarnya(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 89 Daerah Ajukan Usulan Formasi CPNS
Redaktur : Soetomo Samsu