jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menyertai keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan jaring pengaman sosial. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah menyediakan kompensasi bagi warga miskin dan hampir miskin yang terkena imbas kenaikan BBM subsidi.
Menurut Sofyan, terdapat sekitar 15,6 juta kepala keluarga kategori miskin dan hampir miskin yang akan mendapat kompensasi dari kenaikan harga BBM subsidi. “Itu akan dikompensasi lebih besar daripada dampak inflasi,” katanya dalam jumpa pers tentang kenaikan harga BBM subsidi di Istana Negara, Senin (17/11) malam.
BACA JUGA: Kapolri Pastikan Bakal Usut Pemalsuan e-KTP
Mantan menteri BUMN itu menambahkan, warga yang sudah mendapat kartu-kartu kompensasi dapat menarik uangnya di Kantor Pos. “Sehingga dampak pengalihan subsidi ini akan sangat minimum kepada masyarakat yang terdampak,” ucapnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa mengatakan, mulai Selasa (18/11) warga yang masuk kategori miskin dan hampir miskin pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dapat menarik uang di Kantor Pos. Menurutnya, jumlah bantuan yang diberikan adalah Rp 400 ribu.
BACA JUGA: Honorer K2 Diminta Gencar Lobi Daerah
"Mulai besok sampai 2 Desember (dibagikan) di 34 provinsi. Tapi ada jadwalnya ya, itu PT Pos yang mengatur," kata Khofifah dalam kesempatan sama.
Khofifah menjelaskan, KPS ditujukan untuk warga tidak mampu yang belum mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk data penerimanya, saat ini sudah dipegang oleh PT Pos sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam hal penyaluran.
BACA JUGA: Terus Sisir Aset Gayus untuk Dirampas
Namun, Khofifah juga mengingatkan bahwa bantuan ini dalam bentuk simpanan. Sehingga, warga dapat mengambilnya sesuai dengan kebutuhan mereka.
"Jadi boleh gak harus diambil langsung semua. Ide dasarnya masyarakat belajar untuk mengetahui kebutuhannya," ujar Khofifah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa program kartu sakti yang terdiri dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah disiapkan untuk meringankan beban warga tidak mampu. Menurutnya, ketiga kartu tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat yang terkena imbas kenaikan BBM.
"Sehingga bisa digunakan untuk memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif," kata Jokowi.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uang Sitaan dari Gayus Dititipkan di Bank Mandiri
Redaktur : Tim Redaksi