Bagikan DIPA, SBY Minta Daerah Laksanakan 7 Agenda

Senin, 05 Januari 2009 – 21:25 WIB
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pemerintah daerah (pemda), provinsi, kabupaten dan kota agar konsisten dalam melaksanakan dan mengawal tujuh agenda nasional dalam tahun 2009 ini.

Tujuh agenda nasional yang dimaksud Presiden SBY adalah: Pengurangan pengangguran; inflasi ditekan; sektoral dibenahi; tingkatkan daya beli masyarakat; perlindungan bagi masyarakat miskin; kecukupan pangan dan energi serta pertumbuhan ekonomi yang pantas.

"Jika tujuh agenda nasional ini dapat dilaksanakan dan dikawal secara baik, saya yakin dan optimis angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen akan tercapai," ujat Presiden SBY, dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2009, kepada seluruh gubernur di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1).

Guna memberikan yang terbaik bagi rakyat, kata Presiden SBY, kritikan yang datangnya dari para pengamat berupa sikap pesimis terhadap angka pertumbuhan 4,5 persen dalam tahun 2009 ini hendaknya tidak menyurutkan semangat kita untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi"Saya harapkan masing-masing gubernur bekerja secara baik dan usahakan semaksimal mungkin target itu tercapai."

Walau telah menyebut 7 agenda 2009, Presiden SBY juga berulangkali menekankan pentingnya  aspek menjaga pertumbuhan, lapangan kerja dan berbagai proyek yang menyerapkan tenaga kerja.

"Jaga pertumbuhan di masing-masing daerah, jaga dan buka kesempatan serta lapangan kerja bagi rakyat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan," tegas Presiden SBY.

Selain itu, presiden juga mengharapkan agar 7 agenda 2009 itu bisa diselenggarakan secara efisien, terukur dan benar-benar mampu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia.


Jaga Iklim Investasi

Di tempat yang sama, Gubernur Sumbar H Gamawan Fauzi, usai menerima DIPA untuk Sumbar dari Presiden SBY sebesar Rp 12.933 triliun, menegaskan bahwa satu hal yang patut disyukuri adalah cukup besarnya anggaran pemerintah bagi Sumatera Barat.

"Keberpihakan pemerintah terhadap Sumatera Barat ini melalui DIPA 2009 ini patut kita syukuri

BACA JUGA: KPK Selidiki Rekening Liar Depnakertrans

Tugas kita berikutnya ke depan adalah mencari bantuan-bantuan luar negeri untuk percepatan pertumbuhan," kata Gamawan Fauzi, di dampingi Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Zul Evi Astar.

Gubernur Sumbar juga memperkirakan dalam tahun 2009 ini setidaknya Rp20 triliun uang akan beredar di Sumatera Barat
"Perkiraan peredaran uang di Sumbar sebanyak Rp20 triliun tersebut tentunya tidak akan menjadi kenyataan jika seluruh komponen dan lapisan masyarakat tidak ikut menjaga iklim kondusif untuk investasi," ujar gubernur.

Untuk itu, lanjut Gamawan Fauzi, pemerintah daerah akan mengajak seluruh pelaku usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) daerah serta koperasi secara bersama-sama ikut bertanggung jawab untuk menumbuhkan dan menjaga iklim kondusif untuk investasi.

"Dibanding dengan daerah lain, sesungguhnya masyarakat Sumbar lebih memiliki komitmen terhadap iklim investasi dimaksud

BACA JUGA: Cari Posisi, PPP Pura-pura Konflik

Tantangan riil kita ke depan adalah meningkatkan kesadaran iklim investasi tersebut baik secara kualitatif maupun kuantitatif," ujar gubernur.

Gamawan menambahkan, Pemerintah provinsi direncanakan akan menyerahkan DIPA ke kabupaten dan kota di Sumbar pada tanggal 7 Januari mendatang bertempat Kantor Gubernur.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Zul Evi Astar menjelaskan rincian DIPA 2009 untuk Sumbar antara lain: DAU Rp6,6 triliun, DAK Rp953 miliar, Tugas Perbantuan Rp374 miliar, Dekon Rp1,5 triliun dan Sektoral sekitar Rp3,396 miliar
(Fas/jpnn)

BACA JUGA: Politisi PDIP-Golkar Ragukan Demokrat Menangi Pemilu

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gratifikasi Bupati, Kalahkan Presiden


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler