Bambang Wuryanto Dinilai Naif

Jumat, 11 September 2015 – 23:41 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusiaa dan Keudayaan Puan Maharani merupakan salah satu menteri yang masih tercatat sebagai anggota DPR RI. FOTO: JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Panji Anugrah menilai naif pernyataan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Bambang Wuryanto yang menyebut urusan pergantian antar waktu (PAW) adalah urusan internal PDIP.

Pernyatan tersebut, menurut Panji sekaligus bukti bahwa Bambang Wuryanto memahami masalah PAW sebagai masalah pembagian kursi saja.

BACA JUGA: Politikus PDIP: Pergantian Pimpinan DPR Tidak Relevan

“Saya ingin katakan, PAW bukan masalah kursi saja, tapi juga soal aspirasi konstituen mereka di daerah pemilihannya masing-masing,” kata Panji Anugrah, menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (11/9).

Menurut Panji, bagaimana suara konstituen dapat disuarakan di DPR jika mereka tidak punya wakil di DPR. “Jadi jangan suka menggampangkan masalah dengan cara menklaim ini sebagai urusan internal PDIP dan tidak ada kaitannya dengan dengan pihak lain,” tegas Panji.

BACA JUGA: KPU: Jika Belum Terdata, Warga Bisa Ajukan Permohonan

Konstituen, kata Panji, tidak peduli dengan manuver PDIP untuk merebut kursi pimpinan DPR setelah PAN bergabung dengan pemerintahan dan bisa mengubah UU MD3 yang tujuannya hanya untuk mengambil kursi pimpinan DPR.

“Kalau PDIP memaksakan kehendak, ini justru menimbulkan ketegangan baru, di tengah beban berat pemerintah saat ini,” katanya.

BACA JUGA: Pengamat: DPR Perlu Ajukan Mosi Tak Percaya ke Setnov dan Fadli

Dia mengingatkan, penundaan terhadap PAW justru akan merugikan PDIP.

“Jadi aneh juga, saat pemilu legislatif, mereka bertarung memperebutkan kursi yang katanya untuk konstituen, tapi setelah didapatkan dibiarkan kosong. Kasihan juga kader-kader yang seharusnya bisa menggantikan dan bekerja untuk konstituen,” katanya.

Untuk diketahui, ada tiga menteri yang masih tercatat sebagai anggota DPR RI. Mereka adalah Puan Maharani (Menteri Pembangunan Maanusia dan Kebudayaan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet).(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Pilkada di Dua Daerah Ini Disebut-sebut Mau Dipangkas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler