jpnn.com - JAKARTA - Pertemuan dua pimpinan DPR RI (Setya Novanto dan Fadli Zon) dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sesungguhnya hanya pada masalah etika saja karena biaya perjalanan ke AS bersumber dari negara. Namun, atas kepentingan bangsa saat ini dalam kesulitan dimana menghadapi krisis ekonomi, maka sebaiknya hal itu jangan dibesar-besarkan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Irmadi Lubis mengingatkan tidak ada undang-undang yang dilanggar oleh Setya Novanto dan Fadli Zon saat bertemu dengan Donald Trump. Karena itu, kata dia, wacana pergantian pimpinan DPR untuk saat ini sangat tidak relevan.
BACA JUGA: KPU: Jika Belum Terdata, Warga Bisa Ajukan Permohonan
“Kocok ulang pimpinan DPR itu bisa saja terjadi. Tapi situasi dan kondisi Indonesia secara keseluruhan sangat tidak kontekstual karena bangsa ini sedang mengalami kesulitan ekonomi,” tegas Irmadi Lubis, Jumat (11/9).
Kalau dalam kondisi sekarang, menurut Irmadi, kocok ulang pimpinan DPR maka akan dianggap DPR sebagai lembaga negara yang berkontribusi negatif terhadap kesulitan ekonomi saat ini. “Kita harus jujur juga melihat kondisi sesungguhnya,” kata Irmadi Lubis.
BACA JUGA: Pengamat: DPR Perlu Ajukan Mosi Tak Percaya ke Setnov dan Fadli
Karena itu, Irmadi berharap DPR tidak menambah masalah. “Jadi saya mohon betul, teman-teman yang mewacanakan kocok ulang pimpinan DPR berpikir lebih komprehensif,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini.
Pada bagian lain, Irmadi juga mengkritik menanggapi keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung mendukung pemerintah. Ia menilai keputusan PAN tersebut memang diharapkan akan mendorong kepercayaan pasar ke pemerintah. Namun, hal itu tidak terjadi. “Itu juga tidak terjadi,” katanya.
BACA JUGA: Anggaran Pilkada di Dua Daerah Ini Disebut-sebut Mau Dipangkas
Menurut Irmadi, respon pasar terhadap deregulasi paket ekonomi pemerintah hingga saat ini belum kelihatan. Demikian juga, keputusan PAN bergabung mendukung pemerintah juga tidak menolong keadaan.
“Ini lebih kepada soal kepercayaan terhadap pemerintah. Karena itu, DPR jangan menambah masalah,” katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh! Anggaran Pilkada di Dua Daerah Mau Dipangkas
Redaktur : Tim Redaksi