jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi gebrakan Polri yang menggelar Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Bamsoet -sapaannya- menyebut langkah Polri itu sejalan dengan upaya revitalisasi hukum yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.
Namun, politikus Golkar itu berharap OPP bukan bagian dari pencitraan, apalagi untuk pengalihan isu sebagaimana kecurigaan publik. Karena itu, Bamsoet mengarapkan agar OPP mampu memberantas pungli yang sudah menjadi penyakit menahun di sentra-sentra pelayanan publik.
BACA JUGA: Ada Hari Tanpa Bra, MUI: Astagfirullah....
"Ibarat bangunan, penegakan hukum di Indonesia sudah mengalami kerusakan sangat parah. Demikian parahnya sehingga berbagai kalangan melukiskan situasi saat ini sebagai darurat penegakan hukum," kata Bamsoet di Jakarta, Kamis (13/10).
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegak hukum sudah mencapai titik terendah. Hal itu diakibatkan perilaku tak terpuji oknum penegak hukum.
BACA JUGA: Pembela Jessica Tuding JPU Mengada-ada, Nih Alasannya....
Bahkan sudah banyak contoh kasus yang secara komprehensif menggambarkan kerusakan parah pada penegakan hukum. Masyarakat pun mencatat penegakan hukum tak henti-hentinya diguncang skandal.
Buktinya, banyak oknum penegak hukum justru menjadi bagian tak terpisah dari praktik mafia hukum dan mafia peradilan. "Oknum polisi, oknum jaksa, oknum panitera hingga oknum hakim serta oknum pejabat tinggi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstusi telah merusak kualitas penegakan hukum," jelasnya.
BACA JUGA: Korpri Terus Dorong Penerapan Sistem Online demi Pangkas Pungli
Karena itu, kata Bamsoet, publik memang punya harapan besar pada inisiatif Presiden Jokowi dalam merevitalisasi hukum termasuk pemberantasan pungli yang akan dituangkan dalam beberapa paket kebijakan hukum. Untuk itu, Bamsoet meminta Presiden Jokowi menyerap aspirasi masyarakat.
“Sudah sangat jelas bahwa masyarakat sangat kecewa dengan kualitas penegakan hukum saat ini. Artinya, presiden perlu memrioritaskan kebijakan yang mengarah pada upaya perbaikan kualitas penegakan hukum," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ayooo...Siapa Belum Rekam Data buat e-KTP
Redaktur : Tim Redaksi