jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyatakan saat ini ada vaksin palsu dan vaksin mahal yang menyasar rakyat sebagai korban tanpa ampun. Kemunculan vaksin palsu dan mahal ini menurut Uchok, diduga sebagai kesengajaan permainan cantik yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Artinya, jangan disalahkan melulu orang-orang di luar Kemenkes. Orang-orang internal Kemenkes saya duga juga terlibat permainan ini, jangan lepas tanggungjawab dong. Ibarat seorang dokter, saat menulis resep kepada pasien. Yang ditulis itu, resep yang sudah dibisikin pabrik obat agar dapat keuntungan secara pribadi," kata Uchok, di Jakarta, Senin (18/7).
BACA JUGA: Vaksin Palsu, Para Dokter Tuding Pemerintah Adu Domba
Sebetulnya lanjut dia, tidak perlu terjadi vaksin palsu dan mahal kalau orang Kemenkes merealisasikan anggaran untuk vaksin asli sejak awal tahun atau sesuai perencanaan anggaran. Di tahun 2016 ini saja misalnya, Kemenkes mengalokasikan anggaran untuk obat dan vaksin sebesar Rp 2.865.770.770.000.
"Tetapi realisasi anggarannya untuk pengadaan obat dan vaksin saja baru dimulai pada 10 Juni 2016, dan anggaran yang baru lelang hanya sebesar Rp 25.200.000.000 dari total alokasi sebesar Rp 2.865.770.770.000. Jadi, untuk 6 bulan ke depan, pihak Kemenkes tidak mungkin atau cukup mustahil kalau harus mencairkan sebesar Rp 2.840.570.770.000 untuk beli vaksin," Uchok.
BACA JUGA: PB IDI Tuding Kemenkes dan BPOM
Pihaknya melihat terjadi penundaan pencairan anggaran mulai Januari hingga Juni oleh Kemenkes hingga membuat harga vaksin mahal dan ini celah bagi pembuat vaksin palsu untuk mengedarkan produknya dari Januari sampai Juni dengan harga miring dan pasti dibeli oleh rakyat.
Karena itu, Uchok meminta DPR untuk mengevaluasi Menteri Kesehatan karena munculnya vaksin palsu dan vaksin mahal disebabkan adanya permainan cantik dalam birokrasi Kemenkes. Dimana penyerapan atau pencairan anggaran untuk vaksin seperti tertunda akibat mekanisme birokrasi.
BACA JUGA: Simak! Delapan Poin Pernyataan Sikap IDI, ARSI, dan PERSI
Padahal ujarnya, yang namanya anggaran untuk obat dan vaksin sangat besar dan mahal. Coba pada tahun 2015 saja, Kemenkes mengalokasi anggaran untuk obat dan vaksin sebesar Rp 1.461.731.000.000, dan pada tahun 2016 sebesar Rp 2.865.770.770.000.
"Walaupun alokasi anggaran mahal dan besar di Kemenkes, tetap saja presiden Jokowi kalah dengan mafia vaksin palsu. Makanya, kalau ingin melawan mafia vaksin, tolong Pak Joko Widodo (Jokowi), caranya bukan dengan bagi-bagi vaksin kepada rakyat seperti bagi-bagi sembako yang dilakukan selama ini," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Megawati: Serahkan Pembebasan WNI Pada Ahlinya
Redaktur : Tim Redaksi