Bangun Depot BBM Non Subsidi Butuh Rp84,5 M

Senin, 13 Desember 2010 – 22:31 WIB

JAKARTA – Pemerintah memperkirakan nilai investasi yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan fasilitas Depot BBM non subsidi dalam rangka mendukung kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, mencapai Rp84,5 miliar‘’Total investasi yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan fasilitas Depot BBM untuk menyalurkan BBM ke SPBU mencapai Rp84,5 miliar hingga tahun 2012, ‘’kata Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh  dalam rapat kerja denga Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (13/12).

Adapun rincian dari dana itu, papar Darwin, Rp1,5 miliar (wilayah Jabodetabek), Rp23, 5 miliar (Jawa-Bali di luar Jabodetabek)

BACA JUGA: Akui Belum Siap Secara Nasional

Selanjutnya Rp10 miliar (Sumatera Kota Besar), Rp21 miliar (Seluruh Sumatera)
Kemudian Rp9 miliar (Kalimantan Kota Besar), Rp4,5 miliar (Sulawsi kota besar) dan terakhir Rp15 miliar (Seluruh wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua).
 
‘’Depot yang siap adalah Depot yang memiliki tangki timbun BBM non subsidi (Pertamax) dan siap didistribusikan

BACA JUGA: Yakin Jabodetabek Sudah Siap

Sedangkan SPBU yang siap adalah SPBU yang memiliki tangki penyimpanan BBM minimal tiga, yakni Solar, Premium dan BBM non subsidi dan siap menjual tiga dusoenser,’’ ungkapnya


Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan, pembatasan BBM subsidi secara nasional diyakini akan menghemat anggaran pemerintah hingga puluhan triliun rupiah

BACA JUGA: Dalihnya Selamatkan Anggaran Negara

Dari pembatasan awal rencana pemerintah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun 2011, dihitung bisa menghemat anggaran hingga Rp3,8 Triliun.

‘’Setiap subsidi yang dibatasi, ada penghematan disanaDi Januari saja dari sisi anggaran, bila kita batasi BBM subsidi maka bisa hemat Rp3,8 triliunItu bukan berarti kita mendapatkan uang, tapi kita bisa menghindarkan pengeluaran uang sebesar Rp3,8 triliun,’’ ungkap Hatta.

Agar pembatasan tersebut bisa semakin menguntungkan keuangan negara, Hatta mengatakan yang terpenting adalah pengawasan setelah kebijakan pembatasanJangan sampai ada lagi terjadi penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi yang telah dibatasiMisalnya saja, ada plat kuning yang menyimpan BBM subsidi untuk dipakai oleh kendaraan plat hitam yang tak boleh lagi menggunakan BBM subsidi‘’Jangan sampai rembesan itu terjadiPertamina juga sudah menjamin, bisa membatasi 100 persen pembelian dengan dirijenBPH Migas juga bekerjasama dengan aparat dan pemerintah untuk hal tersebut,’’ kata Hatta.

Sementara itu, berdasarkan data di ESDM, pembatasan BBM subsidi bila sukses dilakukan secara nasional pada tahun 2013, maka pemerintah memperkirakan akan terjadi penghematan anggaran hingga Rp20,76 triliunProyeksi awal di tahun 2011, dari pembatasan se Jabodetabek bisa menghemat anggaran Rp3,8 triliunPada tahun 2012, pembatasan BBM subsidi bisa menghemat anggaran hingga Rp13,62 triliunSedangkan dari penghematan solar bisa menghemat anggaran hingga Rp140 miliar.

Pada tahun 2013, pemerintah memperkirakan bisa menghemat anggaran sebesar Rp20,76 triliun atau sekitar 10,38 juta kiloliter BBM subsidiRinciannya, Rp18,66 triliun untuk penghematan 9,33 juta kiloliter premium dan Rp2,1 triliun untuk penghematan solar dengan volume sebanyak 1,05 juta kiloliter.(yud/afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Termiskin Hanya Nikmati 15 Persen


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler