Dalihnya Selamatkan Anggaran Negara

JAKARTA -- Pemerintah sangat berharap, DPR RI menyetujui opsi pembatasan BBM subsidi per 1 Januari 2011 mendatangKarena setelah dilakukan kajian, ternyata mayoritas penikmat subsidi adalah kalangan mampu

BACA JUGA: Termiskin Hanya Nikmati 15 Persen

Artinya, pemerintah harus menyalurkan anggaran untuk mereka yang seharusnya tidak perlu disubsidi.

Menteri koordinator bidang ekonomi, Hatta Rajasa dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (13/12) mengatakan, dana BBM subsidi-misalnya- justru banyak dinikmati oleh pengguna mobil pribadiPadahal masih banyak masyarakat yang menggantungkan aktifitas kehidupannya dari transportasi umum.

‘’Jadi seharusnya transportasi umumlah yang kita bangun lebih bagus, bukannya memberi orang kaya subsidi terus menerus

BACA JUGA: UU OJK Bakal Gagal Disahkan Tahun Ini

Usulan pemerintah ini juga demi azas keadilanSupaya anggarannya benar-benar tepat sasaran,’’ kata Hatta

BACA JUGA: Masyarakat Berpenghasilan Tak Tetap Bisa Nikmati FLPP

Menteri ESDM Darwin Zahedy yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa hampir 77 persen alokasi subsidi yang dikeluarkan dari APBN, justru dinikmati oleh kalangan rumah tangga yang berpenghasilan tinggi.

‘’25 persen dari kelompok rumah tanga dengan pengeluaran tinggi setiap bulannya, menerima alokasi subsidi hampir 77 persenLalu 25 persen kelompok rumah tangga dengan pengeluaran terendah, hanya menerima subsidi sekitar 15 persen sajaData ini dari suvery sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2008, laporan Bank Dunia tahun 2010 dan hasil laporan tim ekonomi ESDM,’’ ungkap Darwin.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, pembatasan BBM subsidi adalah langkah menyelamatkan anggaran negara, agar lebih tepat sasaranKarena anggaran subsidi bisa dialihkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya.

‘’Kita ingin subsidi itu adil dan merata diterimaKarena tahun ini saja sudah melebihi kuotaKalau tidak segera dibatasi dan yang menerima tidak diseleksi, maka akan terjadi kelebihan kuotaLebih baik anggaran yang ada diarahkan untuk belanja modal seperti infrastruktur,’’ kata Agus.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Petani Babel Disebut Tak Butuh Subsidi Pupuk