Banyak Anak Belum Akses Pendidikan

JAKARTA -- Kompleksitas masalah perempuan dan anak menyebabkan masih terdapat perempuan dan anak yang belum dapat mengakses pendidikanKarena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) mendorong Kementerian Pendidikan Nasional untuk terus mencari upaya-upaya terobosan agar mereka dapat menikmati pendidikan yang menjadi haknya.

’’Hak pendidikan anak sampai usia 18 tahun harus dipenuhi dengan menitikberatkan kepada karakter bangsa,’’ kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari usai Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama antara KPP-PA dengan Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Pendidikan di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Linda menjelaskan, sudah banyak kemajuan yang dicapai terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di bidang pendidikan

BACA JUGA: Garap PAUD, Kemdiknas Gandeng 4 Organisasi Wanita

Namun, masih cukup banyak tantangan yang dihadapi, terutama oleh kaum perempuan dan anakPenyebabnya, seperti masalah geografis, lingkungan, kemiskinan, dan konstruksi sosial budaya antara laki-laki dan perempuan yang belum seimbang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab dalam relasi gender.

’’Akibatnya, perempuan dan anak belum mendapatkan akses, kontrol, manfaat dan partisipasi setara termasuk di bidang pendidikan,’’ terang istri Agum Gumelar ini

BACA JUGA: 2011, Buku Referensi SMP Dianggarkan dari DAK

Dampak dari kebijakan dan program pendidikan yang buta gender, lanjut Linda, akan lebih dirasakan kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki karena kurangnya akses perempuan terhadap sumber daya, informasi dan pengambilan keputusan.

Karena itu, kami terus mendorong Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Nasional untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terkait dengan konsep kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di bidang pendidikan serta dapat mengintegrasikan isu-isu gender dan anak di bidang pendidikan ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi(art)

BACA JUGA: Dana BOS Langsung Ditransfer ke Kabupaten/kota

BACA ARTIKEL LAINNYA... Evaluasi RSBI Tuntut Keluarkan Standar Sumbangan