Banyak Daerah Bangkrut, APKASI minta perekrutan PNS ditunda

Minggu, 17 Juli 2011 – 05:14 WIB

JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pemerintah Kabutpaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor berharap agar Mendagri benar-benar melakukan evaluasi tersebutSebab, dia sepakat jika ada indikasi bangkrut di beberapa daerah

BACA JUGA: KY Ingin Berdamai dengan MA

Agar Negara tidak terus merugi, dia berharap agar pemekaran bisa di stop terlebih dahulu.

"Pemekaran harus dihentikan
Banyak daerah pemerkaran yang belum sukses," katanya

BACA JUGA: Nasib Hakim Kasus Antasari Diputus Agustus

Termasuk dengan anggaran daerah yang dia nilai kebablasan karena tersedot banyak untuk belanja pegawai
Isran mengakui, jika masih banyak daerah yang 60 persen anggarannya untuk memenuhi sektor gaji.

Pria Yang juga menjabat sebagai Bupati Kutai Timur itu khawatir jika pola tersebut tidak diubah, maka kepentingan rakyat akan dipertaruhkan

BACA JUGA: Aneh, Aktor Utama Belum Tersangka

Bagaiamana caranya" Dia juga meminta agar pusat tidak lagi dengan mudah meminta ada perekrutan PNSMenurutnya, alasan penyegaran karena pegawai jenuh bekerja kurang tepat.

Akibatnya, sistem tersebut "memaksa" daerah untuk bangkrut dengan sendirinya, Sebab, sistem tersebut justru membuat pengeluaran daerah menjadi semakin membengkak"Kami berharap agar APKASI bisa didengarKarena pelaksana di daerah adalah kami," jelasnya.

Permintaan tersebut terkait dengan pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang 124 daerah yang terancam bangkrut karena lebih dari 60 persen anggarannya habis tersedot untuk membiayai gaji pagawai dan tunjangan pejabatDalam laporannya, beberapa wilayah sudah terindikasi bangkrut.

Begitu juga dengan fenomena defisitnya anggaran Pemkab Tasikmalaya tahun ini karena tidak sanggup menutupi pembangunan infrastruktur dan membayar utangData Kemendagri, total pendapatan Kabupaten Tasikmalaya di APBD 2011 adalah Rp 1,039 triliunNamun, uang tersebut habis untuk belanja tidak langsung termasuk gaji pegawai Rp 970,388 miliar.

Dari angka tersebut, hanya Rp 210,980 miliar yang dipakai untuk membiayai pembangunanMeski demikian, Mendagri Gamawan Fauzi bergeminDia meminta agar masyarakat tidak terlalu dini mengatakan otoda telah gagalAlasannya, sistem tersebut baru berjalan 10 tahun"Pilihan kita untuk otoda sudah tepat," imbuhnya.

Namun, dia memastikan jika para kepala daerah untuk tidak menganggap kekurangan-kekurangan pelaksanaan otoda ituApalagi, pusat sudah membuat rencana pembangunan lengkap dengan master plan penguatan ekonominyaDia yakin semuanya bakal membaik kalau setiap daerah mampu menonjolkan potensi-potensi mereka"Memang ada kekurangan, tetapi tidak bisa dikatakan gagal," ujarnya.

Disamping itu, akan ada evaluasi-evaluasi menyeluruh terhadap setiap daerahBagi daerah yang baru dimekarkan, evaluasi akan dilakukan setelah tiga tahun berjalanUntuk daerah non pemekaran, akan dilakukan evaluasi setiap saatTermasuk memaksimalkan dewan otonomi daerah supaya mampu memberikan masukan-masukan berarti(dim)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesawat Dilarang Dekati Gunung Lokon


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler