JAKARTA – Para gubernur dan bupati/walikota sering dipermainkan para oknum pejabat pusat saat memerjuangkan dana pembangunan daerahnya yang berasal dari pusat. Para kepala daerah itu dijanjikan akan mendapat kucuran bantuan pusat, namun ternyata tidak ada
"Banyak kepala daerah tertipu orang yang mengaku punya akses dengan DPR
BACA JUGA: Himbauan Parcel Kadaluarsa Mulai Bermunculan
Uang ditransfer, tapi anggaran tidak turun," kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, saat diskusi terbatas, Mangatasi Mafia Anggaran, di Jakarta, Senin (27/6).Menurut dia, kepala daerah tidak berani bicara dan melaporkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum karena juga takut terkena
BACA JUGA: Bangkalan-Gresik Minta Jatah 20,70 Persen Saham
Ini sudah seperti lingkaran setan," katanyaBACA JUGA: Mendag: Stok Aman, Harga Diprediksi Naik
"Saya bayangkan KPK itu setengah malaikatButuh keberanian mengatasi masalah iniKalau tidak masalah ini tidak akan pernah tuntas," ujarnya di diskusi yang dipandu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida itu.
Ia mempertanyakan, mengapa Kementerian Keuangan tidak membuat Standar Operasional Prosedur, misalnya berapa lama anggaran daerah bisa dicairkan dan bagaimana prosesnyaKarena selama ini, kata dia, kepala daerah harus menghabiskan uang banyak, untuk mengurus dana bantuan dari pusat, semacam dana stimulus untuk pembanguan infrastruktur di daerah
Sebastian menduga ada kerjasama antara pihak-pihak tertentu soal informasi anggaran itu"Agar ada kerjasama dan bisa bermain di dalam," katanya.
Padahal, lanjut dia, dana itu sebenarnya bisa saja langsung ditransfer, dan tidak perlu kepala daerah bolak balik mengurus ke pusat"Harusnya ada standar, berapa lama kepala daerah bisa mengurus dan anggaran itu bisa cairKalau bolak balik terus, ini membuat kepala daerah merasa dipermainkanKalau loby lancar, biasanya transfer pun lancarSampai saat ini kita belum bisa membongkar mafia anggaran," katanya
Anggota DPD, Jhon Pires, menegaskan, dalam kunjungan kerja ke daerah sering mendapatkan keluhan dari kepala daerah, menyoal sulitnya mengurus anggaran dari pemerintah pusat"Ada mediatornya," ungkapnya di kesempatan samaJhon juga mengungkapkan, bahwa mafia anggaran ini juga ada di Kementerian Keuangan RI.
Dalam rapat kerja, kata dia, sudah pernah bertanya kepada Menteri Keuangan, tapi dijawab hanya secara normatif"Ini harus dibukaKalau di Dirjen Anggaran saya katakan mungkin adaInsting politik saya mengatakan ada," katanyaMenurut dia, masalah mafia anggaran di instansi pemerintah itu bukan hal baruTapi sudah ada sejak zaman orde baru"Ini sistemik dan harus kita bongkar, kalau tidak rakyat yang rugi," ungkap Senator asal Maluku itu(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Pertahankan Harga TDL dan BBM
Redaktur : Tim Redaksi