Banyak Lembaga Baru di Daftar Terbaik LKPP

JAKARTA - Laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008, menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga yang mendapatkan penilaian sangat baik atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), adalah institusi baru dan anggarannya minimSedangkan lembaga lama dan anggarannya besar justru mendapatkan nilai sangat buruk atau disclaimer.

"Saya tidak kaget kalau lembaga-lembaga baru yang laporan keuangannya baik

BACA JUGA: Pesawat TNI Jatuh Bukan Karena Masalah Anggaran Semata

Karena mereka itu kan masih 'bayi' dan belum berdosaAkan jadi surprise kalau lembaga lama seperti Depag, Depkeu, Depdiknas, Departemen PU, (atau) Depdagri mendapatkan WTP," ungkap Ketua BPK RI Anwar Nasution, saat konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Selasa (9/6).

Adapun lembaga-lembaga yang mendapatkan opini WTP tersebut, antara lain adalah MPR, Departemen Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Meneg BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, BIN, Dewan Ketahanan Nasional (DKN), Bapenas, Lembaga Ketahanan Nasional (LKN), juga Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Menpera)

BACA JUGA: Ketua BPK: Pemda Jangan Main Api

Berikutnya, masih ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Narkotika Nasional, Komnas HAM, Badan Meteorologi-Klimatologi dan Geofisika, Mahkamah Konstitusi (MK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, KPK, DPD, Komisi Yudisial, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

"Dari lembaga-lembaga baru ini, yang tetap mempertahankan (status) opini WTP-nya adalah DPD, LAN, Menpera, KPK, Komisi Yudisial, MK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, LKN, DKN, BIN, serta Kementerian Negara BUMN," papar Anwar pula(esy/cha/JPNN)

BACA JUGA: BPK Kritik Pengelolaan Aset TNI yang Amburadul

BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Perintahkan Pemungutan Ulang di Nisel