jpnn.com, BATAM - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) kota Batam Muslim Bidin mengatakan kekurangan daya tampung tak sepenuhnya terjadi di sekolah negeri di Batam, Kepulauan Riau.
Bahkan ada sekolah negeri yang kesulitan mendapat siswa baru.
BACA JUGA: Duh, Hutan Dibabat Habis, Rumah Liar Terus Bertambah
"(Sekolah) negeri yang peminatnya ada, contoh yang SMA seperti 18 dan 19 di Batuaji itu, kan kurang juga," sebut Muslim seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.
Tak hanya SMA yang notabenenya kini dalam kendali Pemerintah Provinsi, tingkatan SD dan SMP tanggungjawab Disdik Batam juga banyak yang kekurangan murid.
BACA JUGA: Pengamat Desak Budaya Pungutan saat PPDB Segera Dipangkas
Dia mencontohkan di daerah Tanjugpiayu jika ada sekolah yang kekurangan daya tampung malah ada sekolah negeri yang kekurangan siswa.
"Selain itu, sekolah-sekolah baru rata-rata begini juga," katanya.
BACA JUGA: Setiap Berlibur ke Batam, Warga Singapura Memanjakan Diri dengan Massage
Dia menilai keadaan ini terjadi lantaran pihak sekolah kurang melakukan sosialisasi terkait program yang ditawarkan sekolah, di samping itu ada kecenderungan wali murid memaksakan kehendak masuk ke sekolah yang diinginkan.
"Sekolahnya kurang greget, ini yang saya lihat. Masyarakat paksa ke negeri unggulan, ini juga salah satunya," ungkapnya.
Melihat kondisi ini, sejatinya kontras dengan kebijakan Disdik yang akan menambah rasio kelas di sekolah negeri.
Di tanya apakah sekolah negeri yang kosng dapat menampung siswa yang disebut-sebut tak tertampung, Muslim akan terlebih dahulu membicarakan hal ini dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
"Untuk ini kami peru petunjuk pak wali, hari Senin (hari ini) kami ingin bertemu beliau," katanya.
Tak hanya kontras dengan keadaan yang ada, kebijakan menambah rasio kelas baru menuai protes dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Batam.
Sekretaris BMPS Heri Supriyadi bahakn tegas menilai kebijakan ini akan membuat sekolah swasta dinilai akan semakin terpuruk karena kekurangan siswa.
"Ini kebijakan yang sifatnya sporadis," kata Jumat (7/7) siang.
Dia menilai, pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan membuat kebijakan yang dapat mengkolaborasikan kepentingan sekolah negeri dan swasta.
"Swasta ini tak cari untung, kami sifatnya bantu pemerintah bantu penyelenggaraan pendidikan. Murid tak tertampung di sekolah mana, tinggal lapor mana sekolah swasta yang dekat," katanya. (cr13)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Industri di Batam Dapat Insentif Lagi
Redaktur & Reporter : Budi