jpnn.com, BATAM - Rumah Liar (Ruli) baru terus bermunculan di samping Dam Mukakuning, Seibeduk, Batam, Kepulauan Riau.
Di lokasi, tampak beberapa ruli baru yang terbangun, bahkan ada beberapa titik yang dibuat rata dan rencananya akan dibangun unit baru.
BACA JUGA: Setiap Berlibur ke Batam, Warga Singapura Memanjakan Diri dengan Massage
Rumah yang dibangun di hutan tanpa izin ini sebagian besar terbuat dari triplek.
"Yang ku dengar ada yang mau bangun lagi," kata warga setempat, Abdi, kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (9/7).
BACA JUGA: Industri di Batam Dapat Insentif Lagi
Walau sudah hampir setahun di lokasi tersebut, pria ini mengaku tak tahu siapa yang akan mendirikan ruli baru, termasuk bagaimana warga baru mendapatkan lahan tempat tinggal di ruli yang berdiri di daerah tangkapan air yang notabenenya adalah hutan lindung.
"Entah dari mana yang datang, tak tahu aku, aku kan numpang di sini," ucapnya sembari pergi.
BACA JUGA: Nilai Anak Cukup, Rumah Dekat Sekolah tapi tak Diterima, Orang Tua Kecewa
Pertumbuhan ruli tersebut cukup disayangkan, apalagi ada oknum warga yang mendirikan ruli untuk disewakan untuk orang lain, ini terlihat dari plang penerimaan penghuni kos yang terpampang diruas jalan R Soeprato yang melintas melewati ruli tersebut.
Dalam hal ini, Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai penanggungjawab lahan di Batam seolah tak berdaya. Bahkan instasi pemerintah yang sebelumnya bernama Otorita Batam (OB) ini melalui Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono mengaku sulit menekan pertumbuhan ruli di Batam.
Dia berpendapat perlu ada upaya, tak hanya dari BP Batam.
"Ke depan perlu duduk bersama, terus samakan persepesi. Kalau tidak ya sulit atasi ruli ini," ucapnya.
Dia menilai unsur lain yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam, DPRD Batam, TNI/Polri juga harus terlibat dalam upaya menekan pertumbuhan ruli. "Kalau tidak kompherensif, salah satu tak mendukung atau tak satu suara, ada saja kendala di lapangan," paparnya.
Dia mengklaim, selain melakukan pendataan, pendekatan persuasif dan patroli, kini pihaknya punya program unggulan yang disebut one day one target untuk menekan pertumbuhan bangunan liar di Batam.
"Setiap hari minimal ada peertiban bangunan liar, entah itu ruli, kandang ternak, keramba atau tambang liar," imbuhnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan (Disperkintam) Kota Batam kini tengah mendata ruli yang ada di Batam.
Kepala Disperkintam Batam, Herman Rozie mengatakan pendataan ini perlu dilakukan agar dapat diketahui warga yang benar-benar penghuni ruli, yang punya ruli lebih dari satu hingga warga yang mendirikan ruli untuk disewakan padahal punya rumah yang layak di luar ruli.
"Data yang ada kita masukkan ke sistem, setelah itukan terpilah. Nah kita lanjut ke verifikasi faktual di lapangan, nanti akan ketahuan cukong-cukong itu," paparnya
Dia mengatakan, sejauh ini data ruli yang berhasil dikumpulkan pihak RT/RW sebanyak 32 ribu unit dari sembilan kecamatan yang ada di pulau Batam atau sembilan kecamatan yang ada di mainland.
Menurutnya, angka ini belum sepenuhnya final karena ada beberapa lokasi yang belum terdata.
"Perkiraan kami ada 40 ribuan ruli," ucapnya.
Dia menyakini, usaha mendata ruli kelak akan mempengaruhi penurunan jumlah ruli yang ada, karena indikasinya ada warga yang memiliki lebih dari satu ata membangun ruli sebagai lahan pendapatan. Dia berpendapat, jika warga tak mampu yang terjadi hanya memiliki satu ruli.
"Datanya (angka ruli) pasti ramping. Perintah pak wali (Wali Kota Batam Muhammad Rudi), ruli walau tak bisa sekaligus selesai tapi harus ditata secara perlahan," pungkasnya. (cr13)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BP Sebut Tarif Baru UWTO Merugikan Masyarakat
Redaktur & Reporter : Budi