Banyak Status Lahan Sekolah Tidak Jelas

NUNUKAN – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan, Drs Nizaruddin menyebutkan bahwa hampir 95 persen status lahan sekolah di Nunukan tidak jelasPenyebabnya, banyak di antara lahan sekolah yang semula dihibahkan oleh masyarakat tertentu, tidak diketahui oleh ahli waris

BACA JUGA: Nuh ke AS, Targetkan Perbanyak Jumlah Doktor

Alhasil, setelah 20 hingga 30 tahun berselang, ahli waris bersangkutan menuntut kompensasi lahanSementara pemerintah daerah belum pernah menyediakan alokasi khusus untuk pembebasan lahan.

“Kita memang dihadapkan berbagai persoalan

BACA JUGA: Guru TK dan SD Wajib Kenal Laptop

Salah satunya soal pembebasan lahan sekolahKami sudah pernah mengajukan beberapa kali permohonan anggaran pembebasan lahan ke pemerintah daerah

BACA JUGA: Waktu Rehab Sekolah Terlalu Mepet

Namun usulan tersebut belum sampai ke legislatif, tau-taunya sudah dicoret duluan,” bebernya ketika mendampingi anggota Komisi X DPR RI Dr Ir Hetifah, Rabu (2/11), di Pulau Sebatik.

Tidak jelasnya status lahan sekolah turut berdampak pada rendahnya serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)Bahkan menurut Nizaruddin, sekitar Rp 12 miliar lebih posting DAK yang dialokasikan untuk pendidikan tidak bisa bergerak, lantaran belum jelasnya status lahan sekolah.

“Dalam petunjuk teknis (Juknis) penggunaan alokasi DAK, legalitas lahan sekolah yang mengajukan harus jelasInilah kendala kita mengapa banyak usulan sekolah yang masih terhambatTapi saya sedang berusaha mencari jalan keluarnya,” ucap pejabat yang pernah bertugas di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Nunukan ini.

Dia menambahkan, usulan anggaran 2012 mendatang, Disdik bakal mengajukan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk pembebasan lahanDengan demikian, lahan sekolah yang kini sedang tersadung tuntutan kompensasi dari ahli waris tertentu, dapat terselesaikan.

Diapun meminta internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan DPRD Nunukan, bersedia mempertimbangkan ajuan tersebut untuk diloloskanJika tidak, otomatis banyak pembangunan infrastruktur sekolah yang bakal terhambat.

“InsyaAllah, tahun ini disdik bakal mengajukan anggaran tersebutMudah-mudahan Bappeda dan anggota DPRD khususnya Komisi III yang membidangi pendidikan, maupun memperjuangkan usulan tersebut di APBD 2012,” harapnya.

“Atau bisa juga, pemerintah pusat meninjau kembali petunjuk teknis penggunaan alokasi DAKSebagai wilayah perbatasan, memang kita sangat membutuhkan perlakuan khususSetidaknya ada hal-hal yang bisa lebih meringankan untuk membangun infrastruktur pendidikan di wilayah perbatasan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Nunukan Syafaruddin menilai, anggaran pembebasan lahan sudah selayaknya dipikirkan pemerintahSebab, banyak sekali program-program yang kemudian terkendala lantaran status kepemilikan lahan sekolah.

“Kalaupun belum mampu meloloskan anggaran Rp 15 miliar tadi, paling tidak bisa dipertimbangkan semisal Rp 5 miliar duluDari dana itulah kita bisa memberi semacam tali asih, bagi warga yang lahannya digunakan untuk keperluan sekolah,” sarannya(dra/ash/fuz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BOS Cair Nyicil Sulitkan Sekolah Daerah