SURABAYA - Kepadatan penduduk maupun jumlah kendaraan di Ibukota memunculkan wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke kota lainnyaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang belum mengambil sikap mengenai hal itu
BACA JUGA: Minta MUI Kaji Ulang Fatwa Haram
Mereka baru mendorong adanya kajian seriusSaat ini Jakarta memiliki banyak masalah
BACA JUGA: Saling Klaim Surat Kuasa
Mulai dari kemacetan akibat jumlah kendaraan bermotor tanpa diimbangi dengan perluasan jalan serta moda transportasi masalBACA JUGA: MUI Haramkan Konten Infotainmen
Bahkan, akibat terpusatnya pemerintahan dan bisnis di Jakarta, pertumbuhan di wilayah lainnya di tanah air tidak sebesar seperti seharusnya.Hal tersebut terungkap dalam kunjungan tim Bappenas ke redaksi Jawa Pos kemarin (28/7)Tim Bappenas diwakili oleh Sesmen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sestama Bappenas Syahrial Loetan; Max Pohan, deputi pengembangan regional dan otonomi daerah; Aryawan Soetiarso, kasubsdit transportasi jalan, serta jajaran humas. Dalam diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut, Jawa Pos menanyakan sikap Bappenas akan rencana pemindahan IbukotaAtau lebih tepatnya cetak biru kota-kota di Indonesia seiring dengan meledaknya jumlah pendudukTerutama di kota besar
"Sebenarnya dalam beberapa pekan lalu, Bappenas melakukan insiatif mengadakan seminar nasional mengenai wacana pemindahan Ibukota," kata Syahrial" Kami belum mengambil sikap (menerima atau menola rencana pemindahan, red). Ibu Armida (Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, Red) mengatakan hal ini bisa dikaji untuk jangka panjang."
Ada pihak yang menolak pemindahan Ibukota dari Jakarta dengan alasan banyak situs bersejarah pemerintah Indonesia yang berada yang dulunya bernama Sunda Kelapa ituTapi disisi lain, pemusatan ekonomi dan pemerintah di satu titik menjadikan pemerintah Jakarta tidak bisa maksimal memberikan layanan pada publik.
"Karena itu, Jakarta memiliki pull factor (faktor penarik, Red) yang menjadikan masyarakat berbondong-bondong kesana. Jakarta dijadikan pusat tidak saja pemerintah dan eknonomi, namun sampai menyentuh kearah gaya hidupSegala-galanya berbau Jakarta," papar Max Pohan lebih lanjutJika wacana pemindahan ibukota tidak terlaksana dalam waktu dekat, Bappenas berharap setidaknya ada upaya-upaya untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi kedaerahDengan kata lain perlu diatur peningkatan ekonomi dan aktivitas bisnis di tempat lain"Dengan demikian kami berharap Jakara bisa menjadi kota yang nyaman untuk bisa ditinggaliLebih vibrant (hidup, red).
Problematika lainnya di Jakarta adalah masalah kemacetanAryawan Soetiarso mengatakan bahwa sudah agak terlambat memikirkan bagaimana menyediakan moda transportasi masal"Busway di Jakarta ternyata tidak bisa mengurai kemacetanMeski demikian sistem transportasi baru itu menjadi sarana pembelajaran masyarakat dan pemerintah."
Jakarta membutuhan moda transportasi masal yang aman, murah, nyaman, dan cepatApalagi dengan jumlah penduduk yang sekitar 10 juta orangKota tersebut, lanjut Aryawan, sudah memiliki rencana untuk membangun Transportasi Cepat Massal (Mass Rapid Transit, MRT)Namun hingga kini belum terwujud.
"Moda transportasi masal sebetulnya sudah dibutuhkan bagi kota yang penduknya sekitar lima juta orangKarena itu, dikota-kota lainnya perlu segera dipikirkan bagaimana membuatnya," tegas diaJika tidak, akibatnya seperti yang terjadi saat iniJumlah kendaraan roda dua ditanah air meroketSehingga terjadi pembengkakan konsumsi bahan bakar minyak.
Masalah yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan moda transportasi masal sebenarnya adalah masalah klasikYakni permodalan, masalah tanah, dan koordinasi serta integrasi antara instansi terkaitYang terakhir merupakan masalah paling krusial"Karena itu akan kami kordinasikan," janji Syahrial(aan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deradikalisasi Islam, Terbitkan Tafsir Alquran Baru
Redaktur : Tim Redaksi