jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan pemerintah tetap berkomitmen membantu sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp570 triliun, termasuk untuk pengelolaan air di Jakarta.
Namun, Bambang mengatakan bantuan itu tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara. Pemerintah nantinya melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
BACA JUGA: Dari Mana Biaya Rp 500 Triliun untuk Pemindahan Ibu Kota?
"Kami akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta), kami sudah bicara dan kami akan bantu memfasilitasi Rp570 triliun. Tentunya tidak semua mengandalkan anggaran. Kami akan melibatkan swasta dan juga BUMN secara lebih masif membangun Jakarta," kata Bambang dalam siaran persnya.
Bambang menegaskan Jakarta harus tetap berkembang karena masih menampung arus urbanisasi yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Bappenas Sudah Punya Kajian Memadai Ihwal Pemindahan Ibu Kota
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengajukan proposal Rp571 triliun kepada pemerintah pusat.
Anggaran itu rencananya digunakan untuk sejumlah proyek infrastuktur di Ibu Kota, seperti perpanjangan rute MRT dan LRT serta pengelolaan air. Untuk mencapai target penyediaan air bersih 100 persen untuk warga Jakarta dibutuhkan anggaran Rp27 triliun.
BACA JUGA: 3 Alternatif Ibu Kota Baru RI, Ini Pilihan Jokowi
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan dibutuhkan dukungan swasta dalam membangun infrastruktur.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).
"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30 persen, sisanya 70 persen diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kami," tandas Danis.
Danis berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan.
Dengan begitu, banyak SPAM yang dapat dibangun untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk di Jakarta.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Alternatif Ibu Kota Baru Indonesia
Redaktur & Reporter : Yessy