jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyatakan Presiden Jokowi berpesan dana pemindahan Ibu Kota tidak tergantung pada APBN.
Menurut Erani, hal itu agar tidak mengganggu alokasi anggaran apapun di APBN. "Itu permintaan dan harapan dari presiden," kata Erani dalam sebuah diskusi "Pindah Ibu Kota Nih?" di Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).
BACA JUGA: Oke Saja soal Pemindahan Ibu Kota, tetapi Jakarta Tetap Harus Ditata
BACA JUGA: Bappenas Sudah Punya Kajian Memadai Ihwal Pemindahan Ibu Kota
Pemerintah memproyeksikan pemindahan ibu kota membutuhkan dana sekitar Rp 400 triliun hingga Rp 500 triliun.
BACA JUGA: Bappenas Sudah Punya Kajian Memadai Ihwal Pemindahan Ibu Kota
Erani mengatakan bahwa presiden berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran pembangunan jembatan maupun sekolah yang rusak tidak bakal terganggu. Menurut dia, pembiayaan pindah ibu kota akan lebih banyak bersumber dari BUMN dan swasta.
"Pemerintah sendiri nanti akan sangat minimal menggunakan dana dari APBN, terbatas sekali," katanya.
BACA JUGA: Setujukah Anda Ibu Kota Negara Dipindah ke Palangka Raya?
BACA JUGA: Kaltim Siap jadi Lokasi Ibu Kota Negara, PNS dan Keluarga Harus Boyongan
Dia menegaskan jika Presiden Jokowi memerintahkan sama sekali tidak menggunakan APBN, maka arahan itu akan dikerjakan jajaran di bawahnya. "Bahkan kalau mungkin bisa nol persen dari APBN akan dilakukan juga," paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kaltim Siap jadi Lokasi Ibu Kota Negara, PNS dan Keluarga Harus Boyongan
Redaktur & Reporter : Boy