jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr. Safrizal, ZA menyampaikan target capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja tahun 2022.
Sampai minggu pertama Juni 2022, realisasi anggaran dekonsentrasi masih sangat rendah yaitu sebesar 4,41% jauh di bawah target realisasi nasional di semester dari sebesar 40%.
BACA JUGA: Kemendagri Menyalurkan Bantuan Keuangan Partai Politik
Dirjen Safrizal berpesan untuk komitmen dan kerja.sama perangkat gubernur dan pengelola keuangan dekonsentrasi sebagai unsur penting dalam pengelolaan, percepatan realisasi anggaran dan pelaporan keuangan.
Di samping pencapaian kinerja pelaksanaan tugas, wewenang tugas dan wewenang sebagai upaya menciptakan sinergitas pusat dan daerah.
BACA JUGA: Tito Karnavian Beberkan Arah Kebijakan Kemendagri pada 2023, Mohon Dicermati
Dia berharap seluruh Sekretariat Perangkat Gubernur untuk segera membentuk dan memproses penetapan SK Perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi.
"Sampai saat ini, baru 11 provinsi (32%) yang menyampaikan Perjanjian Kinerja Gubernur dan 88 Satker yang telah menyampaikan Perjanjian Kinerja KPA (66%)," ungkapnya.
BACA JUGA: Kemendagri Sebut Hanya Satu Daerah di Level 2, Endemi di Depan Mata
Dirjen Safrizal juga memohon kerja sama dan kesediaan satker Dekonsentrasi GWPP untuk segera melaksanakan langkah antisipasi atas terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2865/SJ tanggal 28 Mei 2022. Segera berkoordinasi ke Sekretariat Bersama Pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Pada Kesempatan ini, Dirjen Bina Adwil menyampaikan terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2021 sebagai pelengkap pengaturan mekanisme dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Bahtiar Kemendagri dan Brigjen Ahmad Nurwakhid
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad