jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan arah kebijakan, rencana program, dan anggaran berdasarkan pagu indikatif 2023.
Rencana itu juga disusun sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yakni Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
BACA JUGA: Kemendagri Sebut Hanya Satu Daerah di Level 2, Endemi di Depan Mata
“Tema RKP 2023 menjadi pegangan bagi Kemendagri dalam menyusun program kerja dan anggarannya,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (7/6).
Berdasarkan tema RKP tersebut, arah kebijakan RKP Kemendagri 2023 meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pendidikan dan kesehatan.
BACA JUGA: Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Bahtiar Kemendagri dan Brigjen Ahmad Nurwakhid
Kebijakan Kemendagri juga meliputi penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, dan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
Selain itu, Kemendagri berupaya melakukan pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkaitan dengan respons perubahan iklim.
BACA JUGA: Dapat Saran Soal Penunjukan Pj. Kepala Daerah, Tito Akan Lakukan Ini
"Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, terakhir pembangunan IKN," ucap Tito.
Dari arah kebijakan itu, sasaran pembangunan 2023 di sejumlah aspek ditargetkan dalam persentase yang beragam.
Misalnya, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 hingga 5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6,0 persen, rasio gini 0,250 hingga 0,378 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29 hingga 73,35 persen, dan tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7,0 hingga 8,0 persen.
Tito mengungkapkan total pagu indikatif Kemendagri 2023 sebesar Rp 2.909.934.017.000.
Angka itu menurun Rp 124.970.864.000 atau turun 4,12 persen dibanding pagu alokasi anggaran 2022 sebesar Rp 3.034.904.881.000.
Mantan Kapolri itu menegaskan penurunan pagu disebabkan prioritas pemerintah untuk mendukung kegiatan seperti persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dan direncanakan selesai pada 2023 serta beberapa kegiatan prioritas nasional pemerintah lainnya pada 2023.
Pria kelahiran Palembang itu juga mengatakan komposisi pagu indikatif Kemendagri 2023 per program dari hasil Trilateral Meeting terbagi menjadi tiga program.
Pertama, program pembinaan politik dan pemerintahan umum dengan pagu indikatif sebesar Rp 197.007.706 atau 6,77 persen.
Program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa sebesar Rp 357.014.421 atau 12,27 persen.
Program tata kelola kependudukan Rp 496.775.042 atau 17,07 persen dan program dukungan manajemen Rp 1.859.136.848 atau 63,89 persen.
“Pagu indikatif dan rencana kerja Kemendagri tahun anggaran 2023, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, tanggal 18 april 2022, perihal pagu indikatif belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2023,” tandasnya. (mcr9/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Memonitor Program di Papua Barat
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Dea Hardianingsih