jpnn.com, BATAM - Pengusaha galangan kapal di Provinis Kepri kembali dibuat resah akibat usaha mereka dibebani dengan pungutan pajak baru, yakni PPh 22 Impor dan pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor plat baja dari Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
"Menurut Undang-Undang (UU) Nomor36 Tahun 2008, PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dibebankan kepada badan usaha baik milik pemerintah ataupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan terkait ekspor, impor atau reimpor. Nilainya sekitar 2,5 persen dari nilai impor," kata Sekretaris Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), Novi Hasni kepada Batam Pos, Senin (11/2).
BACA JUGA: Mat Sahrah Diupah Rp 40 Juta Bawa 948 Gram Sabu-sabu ke Surabaya
Kapal buatan Batam juga termasuk salah satu barang yang dikenakan PPh 22 karena banyak materinya yang didatangkan lewat impor. Permasalahannya yakni PPh 22 ini tidak pernah dipungut selama enam tahun sebelumnya. Pemerintah malah memungutnya saat ini sehingga menimbulkan beban biaya yang cukup besar bagi si pembuat kapal.
Estimasinya untuk harga kapal tongkang senilai Rp 3 miliar, maka PPh 22-nya mencapai Rp 75 juta. "Imbasnya nanti harga kapal akan menjadi mahal sehingga tidak kompetitif lagi di pasaran," ucapnya.
BACA JUGA: Polda Kepri Bongkar Bisnis Prostitusi Online di Batam
Sedangkan mengenai bea masuk anti dumping tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/2016 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk hot rolled plate (HRP) dari negara Tiongkok, Singapura dan Ukraina.
"Ini bea masuk anti dumping untuk plat baja nilainya 12,5 persen dibebankan kepada si pembuat kapal. Nilai 12,5 persen ini kalau impor plat baja dari Singapura," ucapnya.
BACA JUGA: Polisi Berhasil Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan Sadis di Batam
Menurutnya nilai yang harus dibayarkan bisa mencapai Rp 3 miliar untuk tiap kapal. Tapi, Novi mengatakan nilai tersebut belum pasti karena masih ada perhitungan lain dari bea masuk.
"Padahal sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 69/2015 menyatakan bahwa kapal bisa bebas PPn, PPh, dan Bea Masuk (BM)," ujarnya.
Karena merasa resah, maka BSOA mengadu kepada sejumlah instansi negara seperti Kementerian Keuangan pada Senin (11/2). Dan akan dilanjutkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi pada hari ini (12/2).
"Nanti saya akan gelar press conference lebih lanjut setelah selesai dengan rapat-rapat ini," kata Novi singkat.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fitri Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Tangan Terikat
Redaktur & Reporter : Budi