Jika rencana itu diterapkan, lanjutnya, maka mayoritas pengguna motor yang notebene orang kecil kembali menjadi korban atas kebijakan Pemda DKI yang tidak tepat itu
BACA JUGA: Diperiksa 4 Jam, Wako Bekasi Bungkam
"Kalau mau mengatasi kemacetan secara sungguh-sungguh, sediakan fasilitas angkutan publik yang benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat," imbuhnya.Sepanjang angkutan publik yang memadai tidak tersedia, kata Teguh, maka masyarakat secara kreatif pasti akan mencari cara-cara baru untuk menutupi kebutuhan transportasinya masing-masing.
Teguh mengingatkan, Pemda jangan hanya mau enaknya sendiri mengambil pajak kendaraan sementara problem kemacetan tak pernah diatasi secara komprehensif.
Pembantasan motor diyakininya tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta
BACA JUGA: Komnas HAM Segera Panggil Kadisdik DKI
Mestinya Fauzi Bowo bersungguh-sungguh dan kosentrasi menambah ruas jalan baruHal senada juga diungkap Anggota Komisi II lainnya, Agun Gunandjar Sudarsa
BACA JUGA: Ramadhan, Hiburan Malam di Bekasi Wajib Tutup
Dia setuju jika jumlah kendaraan dibatasi"Tapi aturan itu seharusnya muncul sebelum masalah timbulBukan setelah muncul masalah," ungkapnya.Untuk itu, Agun pun menyatakan sependapat dengan Teguh untuk menentang rencana pembatasan penggunaan kendaraan roda dua di Jakarta"Rencana itu tidak menyelesaikan masalah, jadi harus ditentang," pungkas Agun. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Libur, Aparat Tetap Siaga
Redaktur : Tim Redaksi