jpnn.com, JAKARTA - Mega proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP yang tengah heboh sebenarnya telah tercium bau busuknya sejak awal.
Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Baharuddin Tahir mengatakan, indikasi bermasalahnya proyek e-KTP terlihat karena sejak awal sudah diingatkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hingga Indonesian Corruption Watch (ICW).
BACA JUGA: Klaim KPK Soal Pengembalian Uang e-KTP Diragukan
Selain itu, permasalahan di kasus ini terjadi mulai dari perencanaan oleh eksekutif, penganggaran yang melibatkan legislatif, serta pengadaan dan pelaksanaannya panitia lelang dan kontraktor.
"Kasus e-KTP ini sangat lengkap. Ada eksekutif, legislatif, panitia lelang sampai pengusaha. Ini menunjukkan memang bermasalah dari awal. Kemudian ada relasi kekuasaan karena antara pelaksana proyek, penentu kebijakan dan anggaran ada pembicaraan sebelumnya," kata Baharuddin.
BACA JUGA: Politikus Demokrat: Jahat Banget...
Ini disampaikannya saat diskusi Polemik Sindo Radio bertajuk Samber Gledek e-KTP di Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).
Sejak 2011, katanya, memang banyak yang mengatakan proyek e-KTP akan bermasalah. Sebab, dengan anggaran yang besar sangat mungkin ada buyers-buyers dalam kasus ini.
BACA JUGA: Disebut Terima Rp 20 M, Marzuki Alie Merasa Terhina
Namun, meski telah diingatkan banyak pihak, pengambil kebijakan kasus ini tetap menjalankan proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.
"Kenapa terus berjalan padahal sudah diingatkan LKPP, tetap ditandatangani. Mungkin ada yang strategis waktu itu sehingga tetap dijalankan. Diingatkan seperti apa pun sudah tak mempan, karena ada motivasi harus tetap jalan ini proyek. Jadi aura akan bermasalah sudah berbau sejak awal," tambah dia.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Ingatkan Kader Golkar Tak Langsung Dorong Munaslub
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam