Bawaslu Usul Dana Pemilukada dari APBN

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengindikasikan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dijadikan posisi tawar menawar oleh calonUntuk menghindari praktek-praktek tawar-menawar itu, Bawaslu mengusulkan agar Pemilukada dianggarkan melalui APBN

BACA JUGA: 20 Provinsi Terindikasi Korupsi Bansos

"Praktik yang berlangsung saat ini ada indikasi Pemilukada digunakan sebagai alat tawar menawar atau tarik ulur kepentingan peserta Pemilukada," kata anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina Sitorus kepada wartawan di Media Center Bawaslu, Jakarta, Senin (21/12)Turut pula Nur Hidayat Sardini (Ketua) dan Bambang Eka Cahya Widodo, Wahidah Suaib, dan Widyaningsih (anggota)

BACA JUGA: Demokrat Tegaskan Seiring Pemerintah

Agustiani Tio Fridelina Sitorus yang juga koordinator Divisi Umum dan Organisasi Bawaslu, mengatakan, keterlambatan dan pencairan anggaran Pemilukada yang bersumber dari APBD menjadi penghambat dalam pelaksanaan PemilukadaAkibatnya banyak daerah yang sudah menjadwalkan pemungutan suara terpaksa ditunda karena anggaran terlambat dicairkan.

Selain itu kata Tio, sapaan akrab Agustiani Tio Fridelina Sitorus, anggaran yang bersumber dari APBD ini tidak sesuai dengan kebutuhan Panwaslu Kada

BACA JUGA: ICW dan YLBHI Ajukan Uji Materi Masa Jabatan Busyro

Menurutnya, ketidaksesuaian itu terjadi karena dalam penyusunan anggaran Panwalu Kada dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) yang tidak memahami tugas Panwaslu Kada

"Berdasarkan pengalaman Pemilukada, Bawaslu mengusulkan agar anggaran Pemilu Kada tidak lagi bersumber dari APBD melainkan bersumber dari APBN," katanya.(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 24 Jamaah Sakit Dipulangkan Terpisah