Bawaslu Usul Pencoretan Lima Rekanan KPU

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak ingin keterlambatan distribusi logistik terulang pada pemilu presiden (pilpres)Karena itu, mereka mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi semua perusahaan penyedia logistik dan tidak melibatkan mereka yang terbukti tidak profesional.
 
"Pelaksanaan pemilu legislatif tidak bisa optimal karena persoalan logistik

BACA JUGA: MK Ubah Jadwal Sidang, KPU Kalang Kabut

Mulai tertukarnya surat suara, distribusi telat, hingga kualitas surat suara yang jauh dari ideal," kata anggota Bawaslu Agustiani Tio di Kantor Bawaslu kemarinTurut hadir dalam acara itu anggota Bawaslu Wirdianingsih dan sejumlah anggota LSM yang tergabung dalam Independent Monitoring Organization (IMO)

BACA JUGA: Absen Sidang, KPU Ditegur MK

 
Menurut Agustiani, permasalahan tersebut benar-benar menyebabkan pelaksanaan pemilu tergangguDia mencontohkan, kasus tertukarnya surat suara

BACA JUGA: Pengacara KPU Kesulitan Hadirkan Alat Bukti

"Akibatnya, KPU terancam tindak pidana serius karena menghalangi hak pilih dan keterpilihan caleg karena mengesahkan surat suara tertukarItu diawali dari distribusi yang bermasalah dari perusahaan percetakan," katanya.
 
KPU, kata Agustiani, sebenarnya juga turut andil dalam melakukan kesalahanMereka tidak melakukan prakualifikasi tender untuk mengecek kelayakanAkibatnya, beberapa perusahaan yang mestinya tak ikut mengerjakan tender memaksakan diri bergabung
 
Karena itu, Bawaslu dan IMO mendesak KPU untuk mengevaluasi penyedia logistik yang bermasalahMereka juga mendesak KPU untuk tak segan mencoret beberapa perusahaan yang melakukan kesalahan fatal dalam pemilu legislatif laluYakni, mereka yang menyubkontrakkan order pencetakan surat suara dan keterlambatan produksi
 
Bawaslu sendiri, kata Agustiani, sudah memiliki daftar perusahaan percetakan nakal yang akan diserahkan ke KPU"Paling tidak, ada lima perusahaan yang kami rekomendasikan untuk dicoret dari rekanan," katanyaNamun, Agustiani tak mau menyebutkan kelima perusahaan itu
 
Dalam pengadaan surat suara untuk pemilu legislatif lalu, KPU menunjuk delapan konsorsium yang masing-masing beranggotakan beberapa perusahaanMereka ditarget untuk menyelesaikan produksi surat suara sekaligus distribusi ke beberapa zona yang sudah disepakatiSayangnya, beberapa di antara mereka tak mampu memenuhi kesepakatan tersebut
 
Menurut Agustiani, KPU cenderung permisif menghadapi perusahaan tersebutTentang waktu distribusi, misalnyaKPU sampai merevisi tanggal rampung distribusi hingga dua kali karena ketidakpastian perusahaan percetakanYakni, dari H minus 30 menjadi H minus 21 dan H minus 15(aga/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Siap Data, KPU Bakal Kalah