Bayar Rp1,9 Juta, Warga Perbatasan Miliki 'KTP' Malaysia

Jumat, 21 November 2014 – 09:49 WIB
Talakan, warga Labang di Perbatasan Indonesia-Malaysia perlihatkan IC miliknya yang telah terbit sejak tahun 2002. Foto: Suwondo/Radar Tarakan/JPNN

jpnn.com - LUMBIS - Isu warga Kecamatan Lumbis khususnya yang berdomisili di desa perbatasan telah memiliki Identity Card (IC) Malaysia, ternyata benar adanya. Sebagian warga di Desa Labang misalnya, IC merupakan dokumen 'jalan tol' bebas masuk ke Malaysia melalui pintu Bantul-Keningau, Sabah.

Untuk mendapatkan IC ini ada cara yang bisa dilakukan warga Desa Labang. Seperti memiliki keluarga yang telah menetap lama hingga menjadi warga Bantul-Keningau. Mereka itu ada yang kawin silang tapi dengan sesama suku Dayak atau murut dalam bahasa Malaysianya. Yang pria beristrikan pompuan (wanita, Red) warga Malaysia atau sebaliknya.

BACA JUGA: Banjir Rendam Ribuan Rumah di Kabupaten Bandung

Jalan lain lebih sulit, seperti menjadi TKI ilegal, atau nekad menerobos hutan hanya demi mengejar kesejahteraan di negeri Jiran tanpa dokumen sah.

"Anak perempuan saya di Malaysia, kawin dengan orang Keningau. Karena itu saya bisa dapatkan IC," kata Talakan (61) warga Labang yang mengaku sering lalu lalang ke Malaysia hanya dengan modal IC tadi dilansir Radar Tarakan (Grup JPNN.com), Jumat (21/11).

BACA JUGA: Pengadaan Mobil Mewah Terancam Batal, Bupati Ini Pasrah

Sebelum dapat IC, Talakan mengaku kerap dijamin oleh anaknya saat masuk ke Malaysia. Itu juga, anaknya yang bernama Kilau harus mengeluarkan sejumlah uang jaminan supaya Talakan tidak sampai ditahan askar (tentara) atau polis Malaysia karena tak memiliki dokumen sah.

Namun setelah sekian lama kerap berkunjung atau menengok anak dan cucu, akhirnya ada tawaran juga untuk bisa "jadi" warga Malaysia.

BACA JUGA: Jaksa Tuntut Pembunuh Imam 7,6 Tahun Penjara

“Datanglah mereka pengurus pembuatan IC, lalu saya di foto dan tak lama keluar IC itu," kenangnya.

Untuk biaya pembuatan IC, Talakan dan anaknya sedikitnya mengeluarkan uang senilai RM 500. (kurs rupiah--Rp 3.800 per 1 ringgit) atau senilai Rp 1.900.000. Nilai yang cukup mahal ketimbang mengurus KTP di Indonesia yang gratis.

“IC ini hanya untuk dokumen penting supaya mudah masuk ke Malaysia. Tidak lagi sembunyi-sembunyi," tuturnya.

Talakan mengaku, selain dirinya beberapa warga lain juga memiliki IC. Hanya saja, ketika koran ini mencari kebenaran itu, banyak warga yang terkesan ‘tutup mulut’ telah memiliki IC.

Entah takut atau tidak, namun yang jelas Talakan menjadi salah satu bukti bahwa sebagian warga Labang, Sumantipal dan beberapa warga desa lainnya telah memiliki IC.

Saat di Keningau, lanjut Talakan, dirinya tidak seperti kebiasaan warga Nunukan atau Sebatik saat nelancong ke Tawau-Malaysia langsung borong makanan dan minuman. Ia mengaku hanya sekadar kangen anak dan cucu, karena itu motivasinya dapatkan IC.

"Saya tidak borong makanan dan minuman, meskipun murah di Malaysia," ucapnya.

"IC itu tahun 2002 selesai, dan sudah beberapa kali saya ke tempat anak. Atau kalau ada acara adat, pesta natal, kawinan mereka datang ke Labang," timpalnya lagi.

Di tempat terpisah, Tambilangan, warga Sumantipal, desa yang juga berbatasan dengan Bantul-Keningau Malaysia mengaku tidak memiliki IC.

"Saya tidak punya IC," singkatnya.

Meski begitu ia mengaku pernah juga menginjakan kaki ke Bantul-Keningau. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Labang atau Sumantipal kurang lebih 2 jam perjalanan dari Labang menuju Bantul-Malaysia via long boat.

Lanjut Tambilangan, anak cucu atau keluarga yang ada di Malaysia biasanya datang ke Labang-Indonesia atas undangan hajatan dan lainnya. Mereka biasanya turun dalam jumlah rombongan, membawa sembako, makanan ringan dan sejumlah uang untuk keperluan hajatan atau sekadar membantu meringankan ekonomi keluarga di Indonesia.

“Kalau ada pesta kawin kami turun ke ibukota Kecamatan Lumbis di Desa Masalong. Lalu menelpon keluarga di Malaysia dengan informasi agak segera turun karena ada acara,” begitu kisahnya.

Begitu sejahteranya warga Lumbis Ogong yang telah berpuluh tahun menjadi warga Malaysia sepadan dengan usah dan perjuangan mereka agar bisa sejahtera. Yang jelas, untuk sejahtera di negeri sudah sangat sulit.

“Coba di desa kami listrik lancar, perkebunan dibuka dan progam pemerintah lainnya benar-benar terwujud. Tidak ada lagi yang berniat pindah ke Malaysia. Cukup di negeri sendiri dengan penghasilan lumayan serta mudah mendapatkan berbagai layanan. Di Malaysia ada perkebunan, ada bantuan sosial dan program lainnya. Di Indonesia apa? Karena itu warga di sini (Sumantipal) lebih memilih bekerja di Malaysia ketimbang di Indonesia," urainya.

Di Sumantipal, program pendidikan dan kesehatan memang memprihatinkan. Tenaga guru sering tidak betah mengajar, demikian pula tenaga kesehatan yang sering tidak berada di tempatnya. Akhirnya, jika ada yang sakit, warga mendatangi Pos Satgas Pamtas untuk mendapatkan obat oleh tenaga medis. Sementara, jika ada ibu mau melahirkan, jika tidak ada bidan yang terpaksa melahirkan dengan bantuan bidan kampung.

“Bidan tidak ada, di puskesmas pembantu juga tidak ada tenaga medis yang bisa diandalkan. Karena itu, sebagian warga datang ke Pos Pamtas Labang untuk mendapatkan obat-obatan saat sakit. Kalau melahirkan, panggil bidan kampung,” tandasnya.(ica/*/doo)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ultah, Wali Kota Risma Malah Dikerjain Pencuri Burung


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler