BACA JUGA: RI-Australia Siap Ekstradisi Buron
PBB tidak ingin kondisi alat yang dibayar dengan standar dolar Amerika tersebut tidak ideal.Perwira Penerangan Kontingen XXVI-A Kapten Hondor Saragih menjelaskan, tim Contingent Owned Equipment (COE) dari UNIFIL mendatangi Sudirman Camp, Lebanon
”Mereka meminta seluruh peralatan dan perlengkapan yang akan diperiksa supaya digelar
BACA JUGA: AS Ajari RI Kalkulasikan Anggaran TNI
Mulai kendaraan angkut, kesehatan, persenjataan, perbekalan, dapur, engineering, perbengkelan, alat komunikasi, hingga kendaraan tempur,” ujar Hondor dalam keterangannya via surat elektronik kepada koran ini, Senin (15/12).Kegiatan COE yang baru kali pertama bagi Kontingen Garuda XXVI-A yang terdiri atas satgas Force Head Quarters Support Unit (FHQSU) dan Force Protection Company itu dilakukan dengan teliti dan ketat
BACA JUGA: Devisa TKI Tembus Rp 130 T
Jadi, harus benar-benar memenuhi standar sesuai MoU,” kata Hondor.COE biasanya dilakukan setiap triwulan dan dimaksudkan untuk mengecek peralatan utama dan pendukung kontingen negara yang ikut andil dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBBMelalui pengecekan, diharapkan peralatan kontingen sesuai dan memenuhi standar PBB serta mampu melaksanakan fungsi yang dirancang untuk pencapaian keberhasilan misiDi samping itu, pemeriksaan dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan sebuah kontingen dalam melaksanakan mandat PBB.
Kapten Hondor menjelaskan, perjanjian yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan PBB adalah penggunaan sistem ’’wet lease’’Yakni, sistem pembayaran yang negara kontributor menyediakan dan bertanggung jawab untuk memelihara seluruh peralatan utama dan peralatan pendukungPBB sebagai pihak penyewa wajib menyediakan pembayaran (reimbursement) atas penyediaan kebutuhan tersebut
”Tim inspeksi PBB juga memeriksa perlengkapan setiap prajuritSesuai standar PBB, prajurit harus dilengkapi helm tempur, rompi antipeluru, jaket tempur, pakaian dinas lapangan, baju hangat, ikat pinggang lapangan, dan perlengkapan lain,” jelasnya
Namun, bila ada salah satu alat saat diperiksa tidak siap operasi, pemerintah Indonesia sebagai kontributor tidak akan mendapatkan penggantian dari PBB”Misalnya, klakson kendaraan tidak berbunyi, lampu rem atau sen tidak nyala, mereka tidak mau membayar sewa,” katanya. (rdl/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Tangkap Kembali Lia Eden
Redaktur : Tim Redaksi