JAKARTA - Boleh saja pemerintah bikin konsep untuk membatasi BBM bersubsidi sekaligus berancang-ancang menerapkannya mulai 1 Januari tahun depanTapi, upaya itu harus terlebih dahulu disetujui Komisi VII DPR
BACA JUGA: SUN Asing Jadi 30,46 persen
Di komisi yang membidangi masalah energi inilah akan diketok apakah rencana tersebut bisa diterapkan, ditunda, atau dibatalkanBACA JUGA: Minimalisasi Peredaran Gula Rafinasi
Lantas, bagaimana kira-kira respons para wakil rakyat ketika rencana pembatasan BBM bersubsidi itu dibahas di meja komisi VII? Beberapa anggota komisi VII yang kemarin dihubungi Jawa Pos setidaknya bisa menjelaskan tentang respons tersebut
Mereka yang berasal dari Fraksi Demokrat (partai pemerintah) sudah tentu setuju dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi, termasuk beberapa skenarionya
BACA JUGA: Siap Rp1 T untuk Stabilisasi Harga
Misalnya, itu disampaikan Sutan Bhatoegana"Pembatasan (BBM) ini rencana bagus," katanya saat dihubungi Jawa Pos, Minggu (28/11)Menurut Sutan, jika program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dilakukan, pemerintah bisa menghemat dana subsidi yang signifikanDana itu nanti bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi di Indonesia yang saat ini dinilai belum memadai"Jadi, daripada duit APBN dibakar-bakar untuk subsidi, lebih baik yang sebagian digunakan untuk membangun infrastruktur," katanya
Ketika ditanya opsi mana yang paling bagus untuk diterapkan, BBM bersubsidi haram bagi mobil pelat hitam (hanya untuk mobil pelat kuning) atau BBM bersubsidi haram untuk mobil keluaran 2005 ke atas, dia tak memberikan jawaban pasti
Soal opsi, kata Sutan, bukan menjadi poin utama"Kalau soal mekanisme, itu gampangNanti bisa dibahas dengan pemerintah," terangnya
Sutan menyebutkan, DPR dan pemerintah tentu akan mempertimbangkan betul sebelum memilih opsi mana yang dinilai paling baikJika yang diincar penghematan, lanjut dia, opsi pembatasan semua mobil pelat hitam akan lebih efektif"Sebab, penghematannya bisa sampai 14 juta kiloliter kl) atau senilai Rp 27 triliun," ujarnya
Jika DPR dan pemerintah masih menilai pemilik mobil keluaran sebelum 2005 layak mendapatkan BBM bersubsidi dan memilih opsi kedua, potensi penghematannya 7"9 juta kl atau sekitar Rp 17 triliun"Mau hemat Rp 17 triliun atau Rp 27 triliun, itu bukan masalahYang penting adalah diapakan uang itu nanti," katanya
Karena itu, lanjut Sutan, meski secara prinsip setuju dengan rencana pemerintah, pihaknya akan memberikan persetujuan yang disertai dengan catatan yang harus dilaksanakan pemerintah"Catatannya, dana hasil penghematan harus digunakan untuk mengembangkan infratruktur transportasi, tidak untuk yang lain," tegasnya
Sutan menyatakan, pengembangan infrastruktur transportasi bisa berupa pembangunan jalan untuk mengurangi kemacetan dan pengembangan mass rapid transportation (MRT) seperti busway, kereta monorel, atau angkutan umum lain yang nyaman.
Menurut dia, alokasi dana penghematan untuk pengembangan infrastruktur tersebut sangat pentingSebab, angkutan-angkutan umum itu bisa menjadi alternatif pemilik mobil yang keberatan membeli BBM nonsubsidiDengan demikian, secara tidak langsung itu juga bisa mengurangi kemacetan"Kami akan tegas, dikemanakan dana penghematan ituJangan sampai nanti rakyat bertanya, sudah dibatasi biar hemat subsidi, kok tidak tampak hasilnya," ujarnya
Senada dengan Sutan, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mengatakan, pihaknya setuju dengan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi"Dari sisi anggaran, kita memang harus ketat mengontrol volume BBM bersubsidiJadi, kami setuju (pembatasan konsumsi BBM bersubsidi)," katanya
Menurut Dito, selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati pemilik mobil yang dinilai tidak layak menerima subsidi"Subsidi ini kan harus diarahkan untuk masyarakat yang tidak mampu, yang tidak punya kendaraan bermotor, atau yang hanya punya sepeda motor," terangnya
Karena itu, lanjut Dito, jika pemerintah mengajukan dua opsi pembatasan konsumsi BBM, pihaknya akan lebih memilih opsi pembatasan untuk semua mobil pelat hitam"Selain pelaksanaannya lebih simpel, penghematan yang didapat juga lebih banyak," ujarnya
Dito mengatakan, jika pembatasan dilakukan terhadap semua mobil, potensi penghematan anggaran subsidi bisa mencapai Rp 15-20 triliunNamun, kata dia, hal utama yang akan ditekankan kepada pemerintah adalah ke mana dana penghematan itu akan dibelanjakan"Kami minta, 100 persen dana itu digunakan untuk perbaikan transportasi umum," tegasnya
Dito menyebutkan, dengan dana puluhan triliun rupiah itu, pemerintah harus bisa membangun sarana transportasi yang nyaman dan murah bagi masyarakat"Misalnya, pengembangan busway atau MRT," sebutnya
Jika Sutan dan Dito menyatakan setuju, tidak demikian halnya dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Effendi M.S.SimbolonMenurut dia, alasan pemerintah bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran tidak tepat"Jadi, PDIP secara tegas menolak rencana (pembatasan) itu," ujarnya.
Effendi mengatakan, tidak ada yang salah pola subsidi saat iniSebab, kata dia, pemilik mobil belum tentu masyarakat kaya yang tidak berhak lagi mendapatkan subsidiSebab, jika memang masyarakat sudah mampu, tidak perlu disuruh-suruh pun mereka akan dengan suka rela menggunakan BBM nonsubsidiMisalnya, membeli pertamax atau pertamax plus yang kualitasnya lebih bagus"Makanya, pemerintah harus kenal dengan rakyatnya agar bisa membuat kebijakan yang tidak menyusahkan," sindirnya
Menurut Effendi, pembatasan tersebut bisa menimbulkan imbas tidak langsung yang akan dirasakan rakyat kecilYakni, harga-harga barang naik"Kalau nekat melaksanakan program itu, berarti pemerintah sudah berbuat zalim kepada rakyat," tegasnya(owi/c4/kum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inpres, Upaya Stop Pemborosan Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi