JAKARTA--Menteri Energi Sumber Daya Mineral Darwin Saleh mengeluhkan kurangnya peran serta pemerintah daerah dalam program pengawasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu penyebab kebocoran sumber energi tersebutTak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Darwin, mengaku akan lebih mengoptimalkan peran Pemda dalam pengetatan subsidi BBM.
"Selama ini Pemda belum berperan aktif dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi
BACA JUGA: Dinyatakan Pailit, Proyek Istaka Karya Tetap Jalan
Kerja bupati/walikota hanya sekadar mengusulkan kuota BBM ke pemerintah, setelah itu tidak ada lagi," keluh Darwin dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (10/10).Kurangnya perhatian Pemda ini, terangnya, membuat mekanisme penyaluran BBM subsidi tidak terkontrol
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Kurangi Subsidi BBM
Parahnya, ketika terjadi kekosongan BBM, Bupati/Walikota lagi-lagi meminta penambahan kuota dengan alasan jatahnya kurang."Pemda akan bergerak lagi kalau ada antrian dengan alasan kuotanya kurang
Statement Menteri ESDM ini turut diaminkan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono
BACA JUGA: Pemerintah Akui Penyaluran Subsidi BBM tak Tepat Sasaran
"Kami selalu menerima surat dari bupati/walikota untuk penambahan kuota BBMPermintaan ini setiap harinya terus bertambahSehingga kuota BBM yang sudah kita plotkan ke masing-masing wilayah selalu berubah karena adanya penambahan ini," tuturnya.Diapun menyarankan peran Pemda lebih dioptimalkanKepala daerah jangan sebatas sebagai perencana pengajuan kuota, tapi harus ikut dalam mekanisme pengawasan BBM subsidi.(Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Status Waspada Krisis Dicabut, Dikritisi
Redaktur : Tim Redaksi