jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam memberi tenggat waktu 90 hari bagi empat importir untuk mengekspor kembali kontainer limbah plastik yang mengandung B3.
"Tenggatnya sesuai ketentuan paling lambat 90 hari dari tanggal pemasukan, harus direekspor," kata Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea dan Cukai Batam, Sumarna, Kamis (4/7).
BACA JUGA: Pengusaha Desak Pusat Segera Lantik Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio BP
Bea Cukai Batam akan membantu importir untuk kegiatan reekspor ini. Tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan agar kegiatannya dilakukan dengan benar. "Reekspor limbah plastik sedang kami koordinasikan dengan pemilik barang dan pihak pelabuhan. Mudah-mudahan bisa dieksekusi dalam waktu segera," ucapnya.
BACA JUGA: Polisi Klaim Dua Korban Tewas Aksi 21-22 Mei Ditembak dari Jarak Dekat
BACA JUGA: Dua Siswa SMP Curi Motor untuk Modal Main Warnet
Reekspor sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 yang mengatur bahwa importir wajib mengekspor kembali limbah plastik B3 dan yang tercampur sampah.
Adapun keempat importir yang diminta mengekspor kembali kontainer limbah plastik yang mengandung B3 antara lain PT Arya Wiraraja Plastikindo, PT Royal Citra Bersama, PT Tan Indo dan PT Hong Tay.
BACA JUGA: Wapres JK Minta Pelindo II Ikut Lelang Proyek Pengembangan Pelabuhan Batuampar
Negara tujuan reekspor antara lain Prancis, Jerman, Australia, Hongkong dan Amerika Serikat yang merupakan tempat asal limbah plastik tersebut.
Pemerintah pusat memang mewaspadai pergerakan impor limbah plastik karena sifatnya yang mencemari lingkungan. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah merumuskan kebijakan jangka panjang untuk menghindarkan dampaknya.
BACA JUGA: Komandan Lapangan Perusuh Aksi 21-22 Mei Resmi Jadi Buronan Polisi
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Rachmawati mengatakan sanksi yang nanti dikenakan akan sangat tegas.
Sanksi itu akan diberikan bagi importir-importir nakal yang melanggar Permendag Nomor 31/2016. "Yang dapat dilakukan KLHK adalah pencabutan rekomendasi atas izin impor dari Kementerian Perdagangan," ucapnya.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Pastikan Reekspor 38 Kontainer Berisi Limbah Plastik Mengadung B3
Redaktur & Reporter : Budi