Pengusaha Desak Pusat Segera Lantik Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio BP

Kamis, 04 Juli 2019 – 20:28 WIB
Spanduk penolakan Ex-Officio di sekeliling kantor BP Batam. Foto: batampos/jpg

jpnn.com, BATAM - Sejumlah kalangan mendesak pusat untuk segera melantik Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio kepala BP Batam. Apalagi hal ini sudah pernah dijanjikan pemerintah pusat.

"Menurut saya, kalau pelantikan ini terus ditunda, justru akan memperlambat masuknya investasi dan melemahkan daya saing Batam," kata presiden direktur Panbil Group, Johanes Kennedy, Rabu (3/7).

BACA JUGA: Dua Siswa SMP Curi Motor untuk Modal Main Warnet

Kennedy mengatakan, setelah adanya pengumuman mengenai ex officio ini, sudah banyak pengusaha dan calon investor yang menunggu kebijakan dan kepastian dari pusat. Hingga saat ini para pengusaha tersebut masih menunggu kejelasan ex-Offficio tersebut.

BACA JUGA: PDIP Yakin Ekonomi Gotong Royong Mampu Angkat Kesejahteraan Rakyat

BACA JUGA: Wapres JK Minta Pelindo II Ikut Lelang Proyek Pengembangan Pelabuhan Batuampar

"Kalau mereka menunggu sudah pasti para investor itu juga menunggu realisasi investasinya," katanya.

Dia berharap semua pihak harus berusaha untuk memanjukan investasi di Batam. Menciptakan Batam menjadi magnet bagi PMA dengan kebijakan yang pro investasi. Kepastian hukum bagi pengusaha menurut Jhon Kennedy adalah hal yang utama.

BACA JUGA: KLHK Pastikan Reekspor 38 Kontainer Berisi Limbah Plastik Mengadung B3

Sementara itu anggota DPD RI dari Dapil Kepri, Haripinto mengaku tidak mau berkomentar masalah ex Officio. Tetapi dia berharap BP Batam harus bisa memberikan keputusan yang berpihak kepada investasi. Dia juga berharap pemerintah pusat memberikan kepastian hukum kepada pengusaha sehingga investasi di Batam bisa terus berkembang.

"Kalau ex Officia saya tak mau komentarlah. Saya hanya ingin semua kebijakan yang dikeluarkan BP Batam dan Pemko Batam harus pro investasi dan untuk pengembangan Batam lebih maju lagi,' katanya.

BACA JUGA: GM Arema FC Minta Milomir Seslija Ganti Poin Hilang di Laga Tandang

Haripinto mencontohkan, saat menerbitkan Perka No 10, banyak keluhan dari pengusaha. Ada yang menyebut tidak dilibatkan dan sebagainya. "Ini juga harus menjadi perhatian dari BP Batam," katanya.

Selain itu ia berharap ada terobosan dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha ekspor impor, terutama masalah biaya kontainer."Kalau bisa harus ada kapal kontainer langsung dari Batam ke Tiongkok. Ini akan sangat membantu dan membuat cost yang dikeluarkan pengusaha lebih murah," katanya.(ian)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tumpukan Limbah Plastik dan Elektronik di Gudang Berpagar Seng Bikin Warga Resah


Redaktur & Reporter : Budi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler