jpnn.com - JAKARTA - Provinsi Papua mendapat label salah satu daerah yang rawan konflik jelang pemilihan kepala daerah serentak 2017.
Pihak Polda Papua lantas melakukan strategi antisipasi guna menanggulangi konflik. Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige Renwarin mengatakan, ada sebelas daerah yang menggelar pilkada serentak. Yakni sepuluh kabupaten dan satu kotamadya.
BACA JUGA: Yakinlah, Bukan Pasangan Calon yang Mainkan Isu SARA
"Jayapura Kota, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yapen, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mappi," kata dia di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/10).
Dia mengakui bahwa sebelas daerah tersebut rawan konflik. Bahkan, jauh hari sebelum masuknya proses pilkada, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw sudah mengamininya.
BACA JUGA: DMI: Masjid Bukan Tempat Dukung-mendukung atau Tolak-menolak
"Pak Kapolda sudah memberikan statement dalam rangka pilkada 2017 nanti. Dari sebelas kabupaten dan kota ini tidak ada yang aman," kata Patrige.
Meski rawan konflik, pihaknya membagi sebelas daerah itu menjadi tiga kategori. Pertama rawan satu, rawan dua, dan rawan khusus.
BACA JUGA: Duh! Ada Tiga Pasangan Calon, Warga Cuma Kenal Petahana
Rawan satu, ialah Jayapura Kota, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yapen, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mappi. "Potensi konflik di daerah ini seperti konvesional, demo. Anarkis perusakan kantor KPU dan pengancaman," kata dia.
Sementara rawan dua meliputi Kabupaten Nduga dan Kabupaten Dogiyai. Menurut Patrige, dua daerah tersebut sejak awal sudah ada gesekan antara calon pemilih.
"Memang dari awal agak panas. Ada incumbent yang digugurkan KPU karena tidak memenuhi persyaratan. Juga pembagian dukungan rekomendasi ke dua pasangan, karena partai PKPI ada dualisme kepengurusan," terangnya.
Rawan tiga mencakup Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yapen. Daerah ini, kata dia, memang sering konflik di luar adanya proses pilkada.
"Daerah-daerah yang sering terjadi gangguan kriminal kelompok bersenjata," jelas dia.
Patrige menjelaskan, pihaknya saat ini sudah menerjunkan lima ribu personel gabungan Polri dan TNI ke masing-masing daerah. Bahkan langkah preventif juga sudah dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat dan agama.
"Personel kami sudah kesana. Kami sudah pendekatan dengan tokoh agama untuk ikut membantu agar jangan sampai memanfaatkan situasi," pungkasnya. (mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal yang Satu Ini, Anak Tak Wajib Nurut Orang Tua
Redaktur : Tim Redaksi