jpnn.com, JAKARTA - Tiap tahun target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tak pernah tercapai. Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan, pendapatan daerah yang berhasil diraih sejumlah dinas terkait belum maksimal.
”Target PAD sejak tiga tahun belakangan paling tinggi hanya tercapai 85 persen. Tidak pernah mentok target yang dihasilkan dari sejumlah dinas terkait. Apalagi melampaui target,” terang Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Chairuman J Putro, Selasa (4/12).
BACA JUGA: Pemkot Bekasi Kewalahan Membiayai Program Berobat Gratis
Seperti diketahui pada 2016 capaian PAD Kota Bekasi hanya berkisar Rp 1,60 triliun. Besaran ini tidak mencapai dari target yang dipatok sebesar Rp 1,68 triliun. Tahun selanjutnya atau 2017, perolehan PAD sekitar Rp 1,79 triliun kembali tidak mencapai target. Padahal target pajak yang dibebankan mencapai Rp 2,35 triliun.
Begitu pun pada 2018 ini, dari target Rp 2,4 triliun, pemerintah daerah setempat baru memperoleh sekitar Rp 2 triliun saja. Meski tiga tahun tidak tercapai, tapi untuk 2019, target PAD dalam APBD Kota Bekasi tahun depan tetap dinaikkan menjadi Rp 2,971 triliun.
BACA JUGA: Pemkot Bekasi Terserah Pemprov DKI
”Dihitung dari pencapaian PAD tahun ini, ada kenaikan hampir lebih dari 45 persen, sebuah target yang agresif," kata Chairuman juga. Dia juga mengaku, DPRD kerap memberikan catatan agar Wali Kota Bekasi berhati-hati dan sungguh-sungguh dalam menggali potensi PAD di daerahnya.
Pasalnya, sudah tiga tahun berturut-turut target PAD Kota Bekasi tidak tercapai. ”Ini berpotensi (ujungnya, Red) defisit APBD bila PAD tidak tercapai. Apalagi rencana belanja sudah diatur sejak awal,” ungkapnya lagi.
BACA JUGA: Kaltim Target PAD Naik Jadi Rp 5,12 Triliun
Chairuman juga menjelaskan, sepanjang tidak ada anggaran belanja yang terlewat artinya sudah dihitung selama 12 bulan, maka potensi defisit APBD tahun depan tidak akan terjadi. "Besaran sisa lebih penggunaan anggaran pada 2019 pun sudah kita buat Rp 0, menghindari defisit anggaran," cetusnya.
Sementara itu, Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Eka Hidayat Taufiq mengatakan, pemerintah daerah kini sudah menyiapkan sejumlah strategi agar perolehan PAD bisa mencapai target.
”Kita sudah menyiapkan strategi untuk mengeruk potensi daerah tahun depan," ujarnya juga. Eka juga mengaku, ada lima strategi yang akan dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperoleh PAD sesuai target.
Pertama, intensifikasi perolehan pajak, intensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kedua, penyempurnaan regulasi atas pajak dan retribusi daerah.
"Pemkot akan menyesuaikan tarif retribusi dan pajak serta penagihan pajak dan retribusi akan lebih dioptimalkan," katanya. Kemudian yang ketiga, kata dia lagi, pemerintah daerah akan melakukan validasi besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) guna menyesuaikan besaran PBB.
Keempat, penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
”Upaya ini dilakukan dengan pengadaan ‘tapping box’ pada cash register. Misalnya di restoran, hingga tempat parkir di seluruh pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi," jelasnya juga.
Sedangkan yang terakhir atau yang kelima, yakni menargetkan adanya peningkatan hasil pendapatan dari pengelolaan aset-aset kekayaan negara.
Terpisah, Pemerhati Kebijakan Kota dari Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi Hamludin mengatakan pemerintah daerah tidak matang dalam melihat potensi asli daerah. Sehingga target yang diberikan selalu meleset. "Kejadian ini bukan hanya satu kali, tapi sering," ucapnya.
Dosen ilmu komunikasi itu menambahkan, minimnya pendapatan PAD juga salah satu dampak terjadinya defisit. Tahun 2018 saja, nilai defisit cukup masif. ”Dampaknya banyak kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun ini, karena tidak ada anggaran," tandasnya. (dny)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkot Bekasi Minta Dilibatkan Wacana Masuk Jakarta Bayar
Redaktur & Reporter : Adil