Belanja Pegawai Tak Lagi Diurus Daerah

JAKARTA -- Pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap makin tingginya praktek politisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerahTerseretnya PNS dalam arus politik ini disinyalir lantaran kuatnya peran kepala daerah dalam mengatur soal kepegawaian, termasuk penganggaran

BACA JUGA: DPR Anggap Naik, Kejaksaan Akui Ada Penurunan

Karenanya, pemerintah akan menarik kewenangan kepegawaian ini kembali ke pusat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)/Jubir Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan, salah satu langkah yang akan ditempuh adalah belanja pegawai tidak akan lagi diserahkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU)Ketentuan ini telah dimasukkan dalam rancangan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

"Dalam revisi UU 32 sudah dimasukkan bahwa, modelnya akan kembali, belanja pegawai daerah tidak akan lagi diserahkan ke daerah dalam bentuk alokasi umum

BACA JUGA: Polri Keluhkan Imunitas Pegawai Pajak

Manajemen pegawai dan belanja pegawai menjadi kesatuan tindakan yang menjadi kewenangan pusat," terang Dony, panggilan Reydonnyzar, di kantornya, kemarin (20/12).

Dengan demikian, nantinya alokasi belanja pegawai tidak masuk pada komponen DAUTransfer dana pusat dalam bentuk DAU nantinya hanya dana untuk infrastruktur dan lain sebagainya

BACA JUGA: Mata Dioperasi, Baasyir Bisa Menginap di Luar Bui

Dengan kata lain, manajemen pegawai dan belanja pegawai nantinya bukan lagi menjadi urusan desentralisasi.

Alasan lain dari rencana kebijakan anyar ini adalah untuk menjaga kosolidan PNS yang juga mengemban fungsi perekat bangsa"Hal ini penting agar pegawai tidak menjadi alat birokrasi kepala daerahImplikasi dari hal tersebut adalah netralitas birokrasi di daerah terkotak-kotak, manganggap loyalitas hanya kepada pegawai daerah," terang Donny(sam/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penolakan Resmi dari DPR Belum Sampai Kejaksaan