jpnn.com, JAKARTA - Para pengusaha meminta pemerintah menyerahkan program tol laut kepada swasta. Pasalnya, program yang dinilai bisa menekan harga pangan tersebut, belum berjalan efektif.
Terbukti, sejak program ini mulai dilaksanakan pada Februari 2015, hingga saat ini belum ada dampak berarti terhadap penurunan harga bahan-bahan pokok, khususnya di wilayah yang rutenya dilalui oleh tol laut.
BACA JUGA: Gelar Acara Save Palestina, TMP dan Pengusaha Kumpulkan Rp 2,2 M
Malah sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai merah, daging ayam, dan daging sapi di provinsi yang menjadi rute tol laut, harganya justru mengalami kenaikan.
Misalnya saja di Lirung Sulawesi Utara, daging ayam pada 14 Agustus 2017 kemarin, harganya Rp 32.900, lebih mahal dibandingkan 14 Agustus 2016, yang Rp 30.000. Begitu pun cabai rawit dari Rp 26.250 harganya naik menjadi Rp 54.750 pada periode yang sama.
BACA JUGA: Selandia Baru-Kadin Lampung Jajaki Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pariwisata
Zaldy Masita, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan, dari data yang ada di lapangan, terlihat program tol laut yang dicanangkan pemerintah jauh dari memuaskan. Padahal anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi program ini sangat besar. Tahun ini saja nilai subsidinya mencapai untuk Rp 380 miliar.
“Perkembangan tol laut selama ini menurut saya salah arah, karena tol laut hanya mengandalkan subsidi untuk menurunkan biaya angkut. Pendekatan seperti ini tidak sustain karena ketika subsidi dicabut maka harga akan naik lagi. Saat ini saja harganya tetap naik. Sampai kapan tol laut dengan sistem subsidi bisa kuat?," ujar Zaldy belum lama ini.
BACA JUGA: Duaarrr! Kapal untuk Tol Laut Meledak, Lima Pekerja Tewas
Karena itu, Zaldy menyarankan, sebaiknya anggaran subsidi tol laut dialihkan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan di daerah yang menjadi rute tol laut. Dengan begitu, bongkar muat kapal menjadi cepat sehingga biaya pelabuhan bisa turun. Tidak seperti saat ini, di mana anggaran subsidi hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan pelayaran yang mendapatkan proyek tol laut.
Sementara, Asmari Herry Prayitno, Ketua Komite Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), menyatakan sejatinya tol laut memang tidak berkorelasi langsung dengan harga barang.
Di mana tol laut hanya untuk mempermudah atau memperlancar distribusi barang. Setelah barang sampai di pelabuhan, yang menentukan adalah harga pasar.
“Perlu ada regulasi mengenai keuntungan yang wajar, harga barang yang wajar atau keuntungan yang wajar. Kalau tidak ada maka ada spekulasi di situ,” katanya.
Sehingga kata dia, mata rantai perdagangan yang ada di rute-rute tol laut itulah yang perlu dibenahi. Sedangkan untuk tol laut, sebaiknya diserahkan kepada swasta, terutama tol laut yang rutenya komersil. Sehingga tidak ada duplikasi rute dan mengganggu operator pelayaran yang sudah ada.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Sarankan Program Tol Laut Diserahkan ke Pihak Swasta
Redaktur & Reporter : Yessy