Belum Seluruhnya Panwas Terima Fasilitas

JAKARTA– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nur Hidayat Sardini mengatakan belum seluruhnya Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwas Kada) yang sudah dibentuk mendapatkan fasilitas berupa kantor dan anggaran dana.

"Jumlahnya saya tidak bisa jawabTetapi di Labuhan Batu, sekda-nya agak ngeyel

BACA JUGA: Pemda Diminta Cairkan Dana Panwas

Dia minta agar putusan MK yang di-download di web Bawasslu
itu harus ada tanda-tangan hakim konstitusi satu persatu ditunjukkan," kata Sardini disela-sela pelantikan 60 anggota Panwas Kada di Jakarta, Senin (22/3).

Terkait dengan keterlambatan pencairan dana dan minimnya anggaran yang dialokasikan kepada Panwas Kada juga diakui SardiniHanya saja kata dia, pihaknya tidak punya kewenangan untuk menekan pemerintah.

"Itu memang susah

BACA JUGA: Masuk Angin, Panwas Kada akan Dipecat

Kami hanya bisa mengimbau, tetapi kalau masuk pengharusan kami tidak punya kewenangan," tukasnya.

Sehubungan dengan itu, Sardini mengusulkan agar anggaran untuk Panwas Kada masuk dalam APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga permasalahan berupa penganggaran bisa diatasi.

"Makanya kami punya usul hendaknya pembiayaan Pemilu Kada itu hendaknya pake kerangka DAU dan DAK kemudian di-saving untuk tahun sebelumnya nanti itu tetap diberikan nanti pada saat menjelang hari pemungutan suara," pungkasnya(awa/jpnn)

BACA JUGA: Bawaslu Lantik 60 Panwaslu Kada

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemantau Pilkada Tak Diminati