BEM SI Kritisi Ujian Nasional

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menuding Ujian Nasional (UN) menjadi faktor dominan dalam penentuan kelulusan bagi siswaPadahal, seharusnya UN hanya menjadi salah satu faktor penentu saja

BACA JUGA: Siswa Sedikit, Sekolah Harus Digabung

Koordinator Pusat BEM SI, Fiqi Akhmad menyatakan, meskipun saat ini penentu kelulusan siswa tidak hanya UN saja, namun dalam praktiknya UN seakan-akan menjadi satu-satunya penentu"UN menjadi jalan untuk dapat meluluskan siswa dari sekolah," terang Fiqi dalam aksi BEM di depan Kantor Kementrian Pendidikan Nasional, Senin (3/5).

Fiqi juga menuding anggaran pendidikan saat ini yang diklaim pemerintah telah menembus angka 20 persen dari APBN dan APBD, ternyata belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan pendidikan nasional

BACA JUGA: Pintar dan Cerdas Saja Belum Cukup

Menurutnya, hal itu dikarenakan pengelolaan dana pendidikan tidak dilakukan secara efisien.

"Ini dikarenakan anggaran 20 persen tersebut tidak dikelola secara efisien dan tersedot sebagian besarnya untuk gaji pendidikMaka dari itu penting untuk dituntur bahwa penmerintah harus menyediakan anggaran tersendiri untuk menjamin keserjahteraan pendidik di Indonesian" tegasnya.

sementara soal pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Fiki menilai putusan MK itu memberikan nafas lega bagi segenap insan pendidikan di Indonesia, walaupun pembatalan ini telah memberikan dampak terjadinya kekosongan hukum tentang pengaturan tata kelola perguruan tinggi

BACA JUGA: UU Sisdiknas Direvisi

"Oleh karena itu, kami juga meminta agar secepatnya dibuatkan sebuah kepastian hukum mengenai tata kelola perguruan tinggi tersebut," paparnya.

Di tempat sama, aksi serupa juga dilakukan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)Mereka mendesak adanya pendidikan murah dan gratis di IndonesiaPara aktifis FPPI yang berjumlah sekitar 50 orang, menuntut agar Badan Layanan Umum (BLU) dan juga segala bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang mengindikasikan komersialisasi pendidikan dibubarkan.


"Karena lewat BLU, pendidikan sebagai hak warga negara akan semakin tergerus dan direduksi oleh capital luar negeri," seru salah seorang anggota FPPI di dalam orasinyaDijelaskan, BLU dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah bentuk pelepasan tanggung jaweab negara terhadap pendidikan rakyatMaka dari itu, lanjut sang orator, BLU dan BHP harus segera dibubarkan(Cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 11 Persen Siswa SMK Tidak Lulus UN