jpnn.com - JPNN.com SURABAYA – Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Frankie Sompie mengadakan kunjungan dadakan alias inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya di gedung Graha Pena Jawa Pos Surabaya.
Kunjungan dadakan mantan kapolwiltabes Surabaya dan kapolres Sidoarjo itu terkait maraknya pungutan liar (pungli) di beberapa instansi pelayanan publik yang akhir-akhir ini santer diperangi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Jangan Ulangi Kegagalan SBY Ini
“Ini (sapu bersih pungli, Red) bukan hanya perintah dari Kemenkumham, tapi juga langsung perintah dari Presiden RI terkait sapu bersih pungli di seluruh sektor,” tandas Ronny, Selasa (25/10).
Dalam sidak pagi itu, Ronnie turun langsung ke beberapa bagian yang ada di kantor penerbit paspor tersebut.
BACA JUGA: Ahok Temui Presiden Sebelum ke Bareskrim, PPP: Kesannya...
Ronnie mengatakan jika kedatangannya ini atas instruksi langsung dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk sapu bersih pungli yang ada di sektor pelayanan publik, termasuk di beberapa kantor pelayanan imigrasi di Indonesia.
“Kementrian Hukum dan HAM sudah membuat tim khusus untuk sesegera mungkin turun di sektor-sektor yang telah ditetapkan untuk melakukan sidak. Ketika sidak tersebut ditemukan adanya pungli atau beberpa hal yang menyalahi aturan, tak segan-segan akan langsung diberi peringatan dan dilakukan pemecatan,” tegasnya.
BACA JUGA: Kebut RUU Pemilu, DPR Besok Bentuk Pansus
Dalam hal sapu bersih pungli atau stop pungli ini, mantan kadiv humas Polri ini meminta bantuan kepada seluruh elemen masyarakat dan awak media untuk menyampaikan laporan jika mengetahui adanya pungli di sektor pelayanan keimigrasian.
“Jika menemukan, sesegara mungkin lapor ke kantor Imigrasi atau di twitter presiden atau semua contact person yang sudah disediakan,” ujarnya.
Tak hanya memeriksa layanan di masing-masing bagian.
Ronny secara acak juga menanyai beberapa warga yang sedang membuat paspor.
Namun ketika ditanya terkait adanya pungli dalam pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi, warga tersebut menjawab tidak ada.
“Semuanya sesuai aturan yang saya ketahui,” ucap Budi, salah seorang yang akan mengurus paspor di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya.
Sidak dilanjutkan ke bagian pembuatan paspor online. Petugas memperlihatkan kepada Ronny terkait pelayanan pengurusan paspor secara online dan semuanya sudah sesuai aturan.
“Tidak ada praktik pungli dan tidak hal yang salah di sini,” ucap Ronny yang didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, Zaeroji.
Senada dengan Ronnie, Zaeroji juga berharap seluruh pihak terkait juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kantor imigrasi jika ada hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum pegawai.
Ketika ditemukan pegawai yang melakukan hal tersebut, dia minta segara dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti.
“Terutama masalah pungli, ini hal yang sangat serius dan akan menjadi penyakit. Kita serius untuk sapu bersih pungli,” ucap Zaeroji.
Dia menambahkan bahwa pungli adalah awal dari tindak pidana korupsi.
“Sebenarnya pemberantasan pungli ini sudah digencarkan sejak dulu, tapi ini titik tertinggi untuk kita sapu bersih praktik pungli yang merugikan masyarakat,” ujarnya. (yaz/jay/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Periksa Kepala BC Tanjung Priok
Redaktur : Tim Redaksi