jpnn.com, SURABAYA - Pemprov Jatim berharap tol Sukerojo - Batu - Kediri (Subakri) dan Probolinggo - Lumajang (Probolajang) yang diprakarsai swasta bisa segera terwujud tahun ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Gatot Sulistyo Hadi mengatakan, awalnya Tol Subakri rencananya menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari tiga daerah. Melintasi Sukerejo hingga Batu, namun tidak sampai Kediri yang panjangnya mencapai 38 kilometer.
BACA JUGA: PRT Buang Bayi di Tong Sampah Lantaran Takut Dipecat Majikan
“Namun dalam perjalanan waktu, pembiyaan yang melibatkan Pemprov Jatim, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Batu itu gagal terealisasi,” ujar Gatot.
Menurutnya, ketiga wilayah disebut keberatan jika harus membiayai seluruh pembangunannya. Khususnya terkait pembebasan lahan. Hadi mengatakan, ada sekitar 92 persen lahan baru yang membutuhkan anggaran Rp 1,3 trilliun.
BACA JUGA: Hutan Lindung Duriangkang Dibakar, Pelaku Diduga Pembalak Liar
BACA JUGA: Sahir Kembali Diperiksa Polisi Terkait Kasus Pengangkatan Honorer K2
“Itu tidak mungkin. Dari hasil kajian yang dilakukan Pemprov Jatim, proyek tersebut membutuhkan investasi. Anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan sulit dipenuhi APBD,” katanya.
BACA JUGA: Prostitusi Online: Bayar Rp 2,2 Juta Bisa Kencan 10 Jam
Gatot mengatakan, saat ini tol tersebut sudah dapat prakarsa dari dari PT Surya Majapahit Marga Wisata dan persetujuan dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Saat ini tinggal melaksanakan aplikasi di lapangan.
“Jadi PT ini sudah mengajukan prakarsa pembangunan tol Subakri. Hanya saja, kami belum mendapat laporan kapan mulai dikerjakan tol yang memiliki panjang 110 kilometer tersebut. Kami masih menunggu informasi dari BPJT,” jelasnya.
Lebih lanjut Gatot mengatakan, untuk Tol Probolajang juga diajukan prakarsa swasta. Tol ini akan memiliki panjang 27 kilometer dengan pintu tol di Leces, Probolinggo hingga terminal Lumajang. “Tol ini akan sangat membantu mengurai kepadatan di dua daerah tersebut,” tuturnya.
Ia berharap bisa menyelesaikan kemacetan jika selesai dibangun. Apalagi rata-rata harian kendaraan yang melintas sampai 28 ribu unit per hari.
“Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, harus dilakukan paling lambat tiga tahun bisa selesai pengerjaannya,” pungkasnya. (mus/nur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Video Pak Camat Viral di Media Sosial, Begini Penjelasannya
Redaktur & Reporter : Soetomo