Bersembunyi, Anas Dinilai Buka Peluang Dikudeta

Kamis, 21 Juli 2011 – 02:08 WIB

JAKARTA - Pengamat Politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengingatkan, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebaiknya cukup memberikan arahan-arahan saja terhadap kader Demokrat yang saat ini sedang dirundung masalah.

“Sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat, SBY cukup memberikan arahanSoal Yang melakukan “eksekusi” terhadap kader yang diduga terlibat berbagai kasus cukup ditangani jajaran Dewan Pengurus Demokrat saja.” Kata Ray Rangkuti, di Jakarta, Rabu (20/7).

Kalau semua hal harus ditangani Ketua Dewan Pembina, lanjut Ray, untuk apa harus ada Ketua Umum Demokrat yang kini dipegang oleh mantan Ketua Umum HMI, Anas Urbaningrum? "Terhadap kasus yang kini menghebohkan publik yakni dugaan suap pembangunan Wisma Atlit di Palembang yang diduga terkait dengan Nazaruddin, Ketua Umum Demokrat malah terkesan sembunyi," kata Ray.

Lain halnya jika terjadi pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BACA JUGA: Tujuh Gubernur Provinsi Kepulauan Curhat di DPR RI

Menurut Ray, itu bolehlah domainnya Ketua Dewan Pembina
"Kasus Nazaruddin itu jelas-jelas wilayah Dewan Pengurus dan Anas merupakan sosok penentu untuk mengambil tindakan," imbuhnya.

Ray mengingatkan, Anas yang akhir-akhir ini cenderung mengambil posisi bersembunyi sama saja dengan membuka peluang dirinya dikudeta dari dalam

BACA JUGA: Gus Choi Tuding Pemerintah Jadi Agen Asing

“Padahal, inilah moment bagi Anas Urbaningrum untuk memperlihatkan kebolehannya dalam memimpin sebuah partai politik
Semakin bersembunyi dan menunggu titah Ketua Dewan Pembina, maka akan semakin yakin publik bahwa sosok Anas Urbaningrum biasa-biasa saja," ungkap Ray.

Saat ini, kata Ray lagi, perhatian publik terhadap kasus Nazaruddin dan Partai Demokrat sangat besar

BACA JUGA: DPR Tunggu Angka PT Versi Presiden

Mudah mudahan kata dia kasus ini bisa mendewasakan partai yang sedang tumbuh ini“Tapi ingat, apa yang menimpa Demokrat saat ini sudah mengganggu psikologi masyarakat karena konteksnya korupsi dan diduga terlibat Bendahara Umum Demokrat saat itu dipegang oleh Muhammad Nazaruddin," tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Yenny Wahid Nyicil Syarat Parpol ke Kemenhuham


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler