JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Effendy Choirie menuding pemerintah tidak hanya sekedar menjadi fasilitator kepmntingan asing di IndonesiaMenurutnya, posisi pemerintah saat ini sudah dalam posisi agen asing.
"Pemerintah sudah jadi agen asing, bukan lagi sebatas fasilitator asing
BACA JUGA: DPR Tunggu Angka PT Versi Presiden
Tapi agen asing yang sudah merugikan tanah airnya," kata Effendy Choirie dalam diskusi tentang di press room DPR, Senayan Jakarta, Rabu (20/7).Sebagai contoh, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut sekitar 90 persen lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia sudah diserahkan ke asing
BACA JUGA: Yenny Wahid Nyicil Syarat Parpol ke Kemenhuham
Belum lagi soal kebijakan energi, pangan dan telekomunikasiBahkan inisiator hak angket pajak DPR itu juga menyebut ada sekitar 14 perusahaan asing yang terdeteksi tidak membayar pajak malah dilindungi oleh pejabat penting di negeri ini
BACA JUGA: Ada Upaya Mengkudeta Anas
"Dalam konteks perusahaan asing yang tidak membayar pajak ini, maka semakin relevan dan kontekstual hak angket pajak kembali diapungkan," desaknya.Menurut politisi yang akrab dipanggil dengan nama Gus Choi itu, mustahil perusahaan asing itu tidak mau bayar pajak"Tapi karena mereka merasa sudah membayar pajak kepada pejabat, maka mereka merasa tidak berkewajiban lagi mengeluarkan uang untuk negara Indonesia," imbuhnya.
Menyinggung masalah kontroversial LSM asing Greenpeace di Indonesia, Gus Choi menegaskan bahwa Greenpeace itu jelas-jelas ilegal karena tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan juga agen asing untuk menyudutkan negara ini"Greenpeace itu ilegal, dia bisa bermanuver di Indonesia untuk kepentingan asing karena memang terjadi pembiaran oleh pemerintah," tuturnya.
Oleh karena itu, Gus Choi mendesak Badan Inteligen Negara (BIN) segera mencari dan mengumpukan informasi soal Greenpeace ini"Kontroversial Greenpeace bisa dijadikan pintu masuk untuk memverifikasi seluruh LSM asing dan LSM lokal yang dibiayai asing sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Kepala BIN saat itu Hendro Priyono hingga seorang Sidney Jones harus dipaksa ke luar dari Indonesia," pungkasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Tegaskan di Demokrat Tak Ada Kubu-kubuan
Redaktur : Tim Redaksi