Biaya Perawatan Malinda Ditanggung Jamkesmas

Mabes Polri Menuai Kritik

Jumat, 10 Juni 2011 – 08:45 WIB

JAKARTA - Malinda Dee seperti mendapat durian runtuhUntuk mengobati radang di payudaranya, tersangka penggelapan dan pencucian dana nasabah sebesar Rp 16 miliar itu dijatah bantuan sosial pembiayaan untuk masyarakat miskin dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

BACA JUGA: Makin Gawat, Syamsul Minta Pindah ke RS Dalam Negeri

Mabes Polri panen kritik.

"Dana pengobatannya ditanggung pemerintah
Kan ada itu yang namanya Jamkesmas," kata Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi di gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) kemarin (9/6)

BACA JUGA: Internet Jadi Propaganda Teroris

Ito menambahkan, apabila ongkos pengobatan Malinda lebih dari plafon Jamkesmas, keluarga yang akan menambal kekurangannya.

Sayang, lagi-lagi Ito enggan menyebut besaran dana operasi untuk mantan senior relation manager Citibank itu
Rekan seangkatan Komjen Pol Susno Duadji itu beralasan, pembiayaan tahanan harus ditanggung negara

BACA JUGA: Dibutuhkan 4000 Sipir Lapas

"Setiap tahanan di-cover oleh Jamkesmas,  tapi yang jelas semua tahanan menjadi tanggung jawab Dirjen Lapas," katanya.

Seperti diwartakan, wanita bernama asli Inong Malinda itu mengalami jatuh sakit sejak dua minggu laluSelain tekanan darahnya melonjak tinggi, sosialita 47 tahun itu mengeluhkan pegal-pegal dan demamTim dokter RS Polri menduga Malinda mengalami peradangan akibat silikon yang menyangga payudaranyaPekan depan, tim dokter merencanakan mengoperasi istri siri Andhika Gumilang itu.

Ongkos pengobatan Malinda yang dijatah Jamkesmas menuai kritikanSalah satunya dari anggota Panja RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Rieke Dyah PitalokaDia menyesalkan kebijakan tersebutMenurut dia, keputusan meng-cover biaya pengobatan dengan Jamkesmas sangat mencederai rasa keadilan publik"Ya kalau sakit memang harus diobati, tapi di sisi lain ini mencederai keadilan publik," kata Rieke saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (9/6).

Anggota komisi IX DPR RI tersebut menuding reaksi yang terlalu cepat dari Mabes PolriPadahal, masih banyak masyarakat miskin yang menderita penyakit "parah, kerap mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas bantuan sosial tersebutRieke menuntut perlakuan setara antara Malinda dan masyarakat miskin terkait fasilitas Jamkesmas tersebut

"Seharusnya yang namanya mekanisme pelayanan kesehatan terutama untuk rakyat miskin dan rakyat tidak mampu itu diperlakukan sama seperti negara memperlakukan MalindaMengapa harus dibedakan," tegasnya(aga/ken)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BOS Maksimal 20 Persen untuk Gaji Honorer


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler