BOGOR - Jaringan internet selama ini menjadi media propaganda para teroris untuk menjalankan aksinya, termasuk merekrut anggota baruBadan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) mendapat data sekitar 11 situs sebagai alat propaganda teroris, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) terpantau 32 website
BACA JUGA: Dibutuhkan 4000 Sipir Lapas
Kepala BNPT Irjen Pol (Purn) Ansyad Mbai mengatakan, berdasarkan studi Australian Strategic Policy Institute (ASPI), sedikitnya terdapat 11 situs di wilayah Asia Tenggara yang merupakan propaganda terorisme. Apa saja situs tersebut? "Salah satunya arrahmah.com," katanya.
Ironisnya, ke-11 situs tersebut mayoritas pengunjungnya dari Indonesia
BACA JUGA: BOS Maksimal 20 Persen untuk Gaji Honorer
Dia mencontohkan, pelaku bom buku, Pepi Fernando belajar merakit bom melalui internet
BACA JUGA: M Nuh Tak Tahu Korupsi di Kemdiknas Seret Nazaruddin
Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Freddy HTulung mengatakan, pihaknya menemukan 32 situs yang diduga terkait jaringan terorisme"Situs-situs itu banyak menjelek-jelekkan agama lain,"tandasnya.
Nah untuk menanggulangi aksi teror, saat ini pemerintah sedang membahas konsep deradikalisasi untuk membentuk nation character building"Deradikalisasi diarahkan kepada anak muda, sehingga tidak terlibat aksi terorisme," katanya.
Tulung menambahkan, salah satu upaya untuk menangkal radikalisasi melalui pendidikanSedangkan, edukasi di ruang publik juga punya peranan penting"Edukasi ini bisa dilakukan dalam berbagai macam cara seperti tatap muka, melalui media luar ruang, media cetak, media tradisional seperti kesenian daerah, media penyiaran dan media sosial," jelasnya.
Hadir sebagai narasumber lain di antaranya pengamat politik, Salim Said; Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof Dr Siti Musdah Mulia MA; Deputi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Negara Kemeneg Polhukam, Bambang Sulistiyo; dan Ketua Umum PB GP Ansor Nusron Wahid
Bambang mengatakan, pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah radikalisasi sendirianKarena itu, perlu lintas sektoral seperti melibatkan masyarakat, dan sebagainya"Kemudian mengenyampingkan kebebasan pers untuk kepentingan bersama," ujarnya(aro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPATK Kantongi Transaksi Mencurigakan Nazaruddin
Redaktur : Tim Redaksi