Biaya Sambungan Baru Listrik Dibebankan ke Pemasang

JAKARTA - Dirut PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar membantah telah menaikkan biaya penyambungan baru listrik ke rumah tanggaHanya saja, dia mengakui kalau ada perubahan opsi pembayaran, yaitu dengan sistem waiting list (daftar tunggu) yang artinya menanti dibiayai oleh subsidi negara, serta sistem business to business (B to B) yang artinya atas permintaan masyarakat

BACA JUGA: Abubakar: Keluarga Kelantan Tak Bisa Diperiksa di Indonesia

Untuk yang kedua ini, konsekuensinya adalah masyarakat sendiri yang harus membiayai sambungan baru tersebut.

Fahmi memberitahukan, bahwa kepada unit-unit pelayanan PLN dan masyarakat, memang ada beberapa opsi terkait biaya penyambungan saluran listrik"Opsi-opsi biaya penyambungan itu seperti business to business

BACA JUGA: Polisi Bilang Yang Langgar Hanya Tim Sukses

Itu bukan merupakan kewajiban," ujar Fahmi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/6).

Yang jelas, akibat perubahan opsi itu, besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat berpotensi lebih besar dari biasanyaNamun pihak direksi PLN beralasan, munculnya opsi-opsi itu disebabkan oleh menipisnya keuangan PLN, terlebih juga karena permintaan masyarakat terus meningkat

BACA JUGA: SBY ke Suramadu, JK Pilih Lapindo

Dengan kata lain menurutnya, tidak sebanding antara kuota pemasangan sambungan baru dengan besaran dana yang diberikan pemerintah sebagai subsidi setiap tahunnya.

Fahmi pun beralasan, biaya penyambungan baru pada dasarnya tetap menggunakan tarif lama, sesuai aturan pemerintah dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM No 2038.K/40/MEM/2001"Namun mengingat keterbasan pendanaan untuk perluasan jaringan distribusi guna melayani pelayanan penyambungan baru, PLN akan memenuhi permintaan penyambungan baru sesuai kemampuan pendanaan PLN," jelasnya.

Fahmi mengatakan bahwa untuk memastikan pelayanan penyambungan baru berjalan sesuai permintaan masyarakat dan mengacu pada pertumbuhan ekonomi, PLN pun akan meminta kepada pemerintah dan DPR agar menambah subsidiAlasannya, agar PLN bisa menjalankan kewajiban PSO (public service obligation).

Fahmi juga mengakui bahwa berita kenaikan tarif penyambungan listrik baru ke rumah tangga itu merupakan kebijakan direksi, meski sifatnya sementara"Hal tersebut merupakan salah satu upaya PLN, mengingat keterbasan pendanaan investasi untuk perluasan jaringan distribusiDi sisi lain, PLN menghadapi permintaan yang mendesak dari masyarakat untuk mendapatkan sambungan listrik," cetusnya(gus/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Belum Tindaklanjuti Temuan BPK 2004-2007