PEKANBARU, ibu kota Provinsi Riau yang kaya raya itu, gelap gulita tadi malamEntah sampai kapan
BACA JUGA: Setengah Tahun Fukushima
Lampu penerangan jalan umumnya dimatikan total oleh PLNBACA JUGA: Menebus Dosa, Bermalam di Penyabungan
Sudah Rp 30 miliar lebihWali kota Pekanbaru memang tidak punya uang
BACA JUGA: Susi Tetap di Hati
Bahkan, Kota Pekanbaru tidak punya wali kotaMasa jabatan wali kotanya sudah habisDia tidak boleh mencalonkan lagi karena sudah menjabat dua periodePemilihan wali kota sudah dilaksanakanTapi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar dilaksanakan pilkada ulangMK menemukan bukti terjadi kecurangan yang masif dan terstrukturDalam putusannya MK memberikan batas waktu pilkada ulang tersebut harus terlaksana dalam 90 hari
Tapi, sampai batas yang ditetapkan itu habis, hari ini, pilkada ulang tidak terlaksanaPenyebabnya sama dengan mati listrik tadiTidak ada danaTerpaksa MK bakal bersidang lagi, entah apa yang akan diputuskan.
Pilkada di daerah yang kaya raya ini termasuk miskin calonHanya dua pasang yang majuTapi, dua-duanya gajahYang satu, Firdaus (Demokrat-PKS-PDIP), adalah mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau yang tentu kaya akan misi dan giziSatunya lagi, seorang Srikandi yang tidak kalah bergizinyaDia adalah Septina Primawati (Golkar-PAN-PKB-PPP-Gerindra), yang tak lain istri Gubernur Riau yang lagi menjabat sekarang.
Karena itu, bisa disimpulkan begini: ketika dua gajah bertempur, listrik yang mati!
Lampu penerangan jalan memang menimbulkan banyak persoalanRakyat merasa memiliki hak agar jalan raya terang benderangSebab, rakyat sudah membayar retribusi penerangan jalanYakni, yang ditarik bersamaan dengan membayar rekening listrik di rumahnyaPLN yang ditugasi memungutkan pajak itu juga sudah menyetorkannya ke kas pemda
Kalau saja disiplin anggaran bisa diterapkan, tentu tidak akan terjadi seperti di Pekanbaru iniMasalahnya, pungutan dari rakyat itu sering tidak dipakai untuk membayar lampu jalan rayaAkibatnya, rakyat di perumahan sering memasang lampu penerangan jalannya sendiri dengan cara menggaet listrik dari PLNPihak PLN menilai yang seperti ini adalah pencurian listrikYang menggaet merasa tidak mencuri karena sudah membayar retribusi penerangan jalan umum.
Ada baiknya PLN di setiap kota mengumumkan kepada masyarakat berapa nilai uang retribusi penerangan jalan umum yang ditarik dari rakyat ituJuga berapa pemkot/pemkab membayar listrik kepada PLN setiap bulanDengan demikian, rakyat di setiap kota bisa tahu apakah pemkot/pemkab sudah menggunakan uang retribusi penerangan jalan umum itu dengan baik dan benar.
Seperti di Pekanbaru itu, PLN telah menyetorkan hasil penarikan retribusi dari rakyat kepada kas pemkot lebih Rp 2 miliar per bulanIni berarti lebih Rp 24 miliar setahunDengan demikian, sebenarnya Pemkot Pekanbaru mampu membayar listrik untuk penerangan jalan umum tersebut.
Tentu saya ingin belajar juga dari kasus Pekanbaru ituMaka, saya ingin mencarikan jalan keluar yang sangat meringankan pemda di seluruh IndonesiaSaya ingin menyerukan: jangan mau lagi membayar listrik ke PLNBerswadayalah untuk listrik penerangan jalan umumJangan gunakan listrik dari PLN yang membebani anggaran daerah ituPemda bisa membuat listrik sendiriCaranya mudahSaya akan minta semua pimpinan PLN setempat menjadi konsultan gratis untuk setiap pemda.
Bagaimana caranya? Gunakanlah lampu penerangan jalan umum bertenaga matahariTeknologinya sudah tersedia dan kini sudah terujiHarganya juga sudah lebih murah dibanding duluTanpa korupsi dan komisi, harga per lampu (tiang, lampu, dan baterai) hanya Rp 15 jutaDengan investasi sebesar itu pemda tidak perlu lagi membayar listrik ke PLNPungutan retribusi penerangan jalan umum bisa terus dipergunakan untuk menambah lampu penerangan jalan sampai ke kampung-kampung.
Bagaimana kalau pemda tidak punya modal? Jangan pakai modalKerja sama saja dengan swastaMintalah perusahaan swasta membangun lampu tenaga matahari tersebutBayarlah swasta itu setiap bulan, seperti pemda membayar ke PLNDalam waktu lima tahun pembayaran itu sudah lunasUntuk selanjutnya pemda sudah terbebas sama sekali dari kewajiban membayar lampu penerangan jalanRetribusi penerangan jalannya bisa dipergunakan untuk terus menambah penerangan jalan di seluruh kota.
Dampak dari penerapan ide ini akan sangat besarIndonesia akan menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pelopor lampu penerangan jalan yang paling besarIndustri dalam negeri juga hidupLapangan kerja bertambah-tambah
Dengan melaksanakan ide ini, instruksi presiden agar hemat energi bisa dilaksanakan dengan nyataBukan hanya pepesan kosongKini semuanya berpulang kepada kepemimpinan di setiap daerah.
Sekali lagi, jangan seperti di PekanbaruMau listriknya tidak mau bayarnyaPadahal, ada jalan yang lebih gagah: tidak perlu bayar listrik ke PLN, tapi jalan raya tetap terang benderang(*)
Dahlan Iskan
CEO PLN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kereta Rp 15 Triliun Setahun Hanya Jalan Tiga Hari
Redaktur : Tim Redaksi