Birokrasi Hambat Program Jamkesmas

JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih membentuk Panitia Kerja (Panja) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Permintaan tersebut, kata Ribka, untuk optimalisasi implementasi program Jamkesmas.

"Fakta di lapangan ditemukan masih banyak di antara masyarakat miskin dan kurang mampu belum terdaftar antara lain disebabkan sulitnya birokrasi dan belum optimalnya sosialisasi Jamkesmas," kata Ribka dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (27/1).

Ditegaskan, agar efektifitas sosialisasi Jamkesmas tercapai, masing-masing Anggota Komisi IX DPR sesuai dengan daerah pemilihannya siap untuk membantu sosialisasi program tersebut

BACA JUGA: LSI: Kredibilitas SBY Turun

“Kita bisa menggunakan jadwal reses pulang ke daerah pemilihan dan secara langsung bertemu dengan konstituen untuk menyampaikan program Jamkesmas," ujar Ribka, politisi dari PDI Perjuangan itu.

Tawaran ini sangat strategis karena akan berdampak terhadap legitimasi program Kementerian Kesehatan yang pada awalnya diusulkan oleh dewan dan direalisasi oleh Kementerian Kesehatan, imbuhnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IX Muhammad Iqbal, dari Fraksi PPP meminta Menteri Kesehatan meningkatkan perhatian akan pentingnya mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas"Sebagus apapun program namun pelaksanaan di lapangan tidak sempurna maka program akan sia-sia

BACA JUGA: Exxon Janjikan 25 ribu Barel Per Hari

Dan ini merupakan salah satu penilaian kinerja pada kementerian kesehatan”, ujarnya.

Sementara Rieke Diah Pitaloka Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP mengingatkan Kementerian Kesehatan agar jangan mengukur sebuah keberhasilan program Jamkesmas dari pembagian kartu yang sudah mencapai beberapa juta masyarakat yang dikategorikan miskinTetapi juga harus terlibat aktif mengkoordinasikan dan mencairkan jumlah tunggakan Pemerintah Daerah terhadap rumah sakit.

“Persoalan tunggakan Pemda terhadap rumah sakit Daerah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena pada akhirnya akan merugikan pihak rumah sakit dan masyarakat miskin yang jumlah sangat besar," kata Rieke

BACA JUGA: Ingatkan Petisi 28 Jangan Anarkis

(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... AJI Tuding Pemerintah Intervensi Media